TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku sempat meminta bantuan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi untuk mempertahankan jabatan beberapa pejabat DKI. Salah satunya terkait Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Isnawa Adji.

Hal ini disampaikannya saat ada isu bahwa Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono akan mencopot jabatan yang tidak sesuai keahliannya. Menurut Ahok, banyak pegawai yang pantas menempati jabatan tertentu lantaran kinerjanya baik meskipun tidak sesuai bidang atau latar belakang pendidikannya.

Baca : Jakarta Rombak 5.046 Jabatan

"Aku ngomong sama Pak Pras. Misalnya Isnawa Adji kan bagus, (kalau) ada penggabungan Isnawa Adji (di Dinas Kebersihan) dengan lingkungan hidup. Masak Isnawa Adji mau dicopot?" kata Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Kamis, 5 Januari 2017.

Isnawa Adji sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan. Awal tahun ini, satuan kerja perangkat daerah tersebut dirombak. Dinas Kebersihan dilebur menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Menurut Ahok, kinerja Isnawa sangat baik sehingga ia meminta bantuan Prasetio untuk tidak mencopot Isnawa.

"Saya enggak tahu (juga), cuma dengar isu. Saya sampaikan sama Pak Pras, kalau bisa bantu saya pejabat yang baik itu jangan dicopot. Jangan selalu pikir pejabat baik itu kerja buat saya. Enggak. Mereka kerja buat Jakarta, kok," kata Ahok.

Selain Isnawa, Ahok juga mengaku mendapat kabar bahwa Kepala Dinas Tata Air Teguh Hendrawan juga akan dicopot dari jabatannya karena pendidikannya tidak berlatar belakang dari Jurusan Teknik, melainkan Sarjana Sosial. Meski begitu, menurut Ahok, kinerja Teguh dalam menangani banjir di Jakarta sudah sangat baik.

"Insinyur begitu banyak, tapi Jakarta terendam begitu banyak,” ujarnya. Saat dipimpin Teguh, Dinas Tata Air membangun banyak sheet pile dan turap hingga ke kampung-kampung. “Dulu tuh enggak jelas duit Rp 50 miliar setahun ke mana uang itu. Teguh kan jelas kerjanya.”

Untuk itu, Ahok meminta bantuan Prasetio agar mereka yang tidak serumpun dari latar belakang pendidikan dipertimbangkan tetap menempati jabatannya terdahulu karena kinerjanya yang baik. Ia juga meminta agar pejabat mengerti substansi undang-undang aparatur sipil negara (ASN) sudah tidak lagi mempermasalahkan rumpun latar belakang pendidikan. "Jadi semua orang harus dites secara terbuka. Orang itu memang cakap kompeten dia boleh kerja di situ," kata Ahok.