TEMPO.CO, Depok - Pemerintah kota Depok kesulitan membuka elektronik warung gotong royong kelompok usaha bersama (E-Warong KUBE). Sejak awal Januari 2017, pemerintah baru bisa membuka satu dari 43 E-Warong di 11 kecamatan.

"Sulit menemukan lokasi sesesuai kriteria untuk pembukaan E-Warong di Depok," kata Kepala Dinas Sosial Kota Depok Kania Parwanti, Ahad, 29 Januari 2017. E-Warong yang sudah beroperasi di Depok berada di kawasan Cikumpa, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya. "Belum bisa dipastikan kapan targetnya terealiasi."

Peluncuran E-Warong KUBE merupakan tindak lanjut dari komitmen Kementerian Sosial dalam mengentaskan kemiskinan melalui sinergi Program Keluarga Harapan (PKH) dengan program KUBE. Orang yang bisa bertransaksi di E-Warong adalah mereka yang tercatat sebagai pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kartu tersebut bisa digunakan untuk bertransaksi di E-Warong atau di agen-agen bank Himbara yang meliputi program bantuan bersubsidi. Saat ini total agen bank yang sudah ada di Depok, mencapai lebih dari 150 agen Bank BNI.

Penerima KKS merupakan mereka yang tercatat di PKH dan beras sejahtera (Rastra). Pada tahun 2016, Kota Depok tercatat ada 41.103 keluarga penerima manfaat subsidi Rastra dan 11.421 keluarga penerima manfaat PKH.

Penerima manfaat Rastra akan diberikan bantuan Rp 110 ribu per bulan, sebagai program pengganti beras miskin. Namun, bantuan tersebut akan ditransfer sebanyak empat kali dalam setahun. "Bantuan ini, bisa dibelanjakan di E-Warong maupun agen-agen bank Himbara," ujarnya.

Kania menjelaskan, besaran dana penerima PKH tidak sama. PKH merupakan bantuan yang tujuannya pemberdayaan. Musababnya, bantuan PKH diberikan perkomponen, di antaranya balita, ibu hamil, lansia dan anak yang sekolah.

Untuk pelajar SMA mendapatkan Rp 1 juta, SMP Rp 750 ribu dan SD Rp 400 ribu setahun. Balita mendapatkan Rp1,2 juta, ibu hamil Rp1,2 juta dan bantuan tetap penerima Rp500 ribu setahun. "Satu keluarga hanya tiga komponen atau tiga anaknya yang diakomodasi, yang dapat menerima bantuan," ujar Kania.

Sejauh ini pemerintah kota sedang mengkoordinasikan pembukaan E-Warong di Kecamatan Cipayung dan Tapos. Namun, belum ada kriteria masyarakat peserta program keluarga harapan bersedia dan memungkinkan rumahnya menjadi lokasi E-Warong.

Soalnya, pemerintah mempunyai dua kendala eksternal dalam membuka E-Warong, yakni kebersediaan pemilik rumah dan bantuan dari Kemensosnya. "E-Warong kan tujuannya untuk memberdayakan masyarakat," ujarnya.

Selama E-Warong belum tersedia di seluruh wilayah Depok, warga pemilik KKS bisa melakukan transaksi atau berbelanja kebutuhan pokok di agen-agen BNI yang sudah tersedia. Menurutnya, belum terbangunnya E-Warong tidak menghalangi proses penyaluran bantuan. "Hanya target pemberdayaan masyarakat miskin yang belum tercapai. Sebab E-Warong sasarannya pemberdayaan masyarakat miskin," tuturnya.

Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad mengatakan jumlah penduduk miskin di Depok mencapai 150 ribu jiwa atau 8 persen jumlah penduduk 2 juta jiwa. Jumlah tersebut naik 0,5 persen. "Tahun sebelumnya hanya 7,5 persen," katanya.

Idris menuturkan jumlah warga miskin di Depok meningkat karena jumlah warga yang migrasi ke kota ini, terus bertambah, dan tidak terkontrol. Sehingga menimbulkan jumlah pengangguran yang terus meningkat.

Dengan adanya program E-Warong KUBE diharapkan mampu membantu mengurangi warga miskin di Depok. Bahkan, dengan adanya program Rasta bisa membantu dan mensejahterakan rakyat.

Pemerintah daerah, kata Idris, memberikan Rp 800 ribu per tahun, untuk penerima PKH di Depok. Sedangkan, pemerintah pusat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional mengucurkan bantuan Rp 2,5 juta per orang per tahun.

IMAM HAMDI