TEMPO.CO, Jakarta - Sumiyati, 45 tahun, meminta kepada calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, untuk memberikan ganti rugi yang sesuai jika rumahnya digusur. Sebab, rumah Sumiyati berada tepat berhadapan dengan Kali Sunter.
"Pak, mohon pembangunan diterusin, tapi jangan digusur doang, harus ada ganti rugi," kata Sumiyati, warga RT 03/03, Kampung Rawa Binong, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, kepada Ahok yang sedang blusukan di tempat itu pada Jumat sore, 3 Februari 2017.
Ahok yang mendengar permintaan tersebut langsung memastikan bahwa ia akan memberikan ganti rugi yang sesuai. Namun Ahok meminta Sumiyati mengurus terlebih dulu sertifikat hak milik (SHM) atas rumahnya. "Ibu urus dulu, biar waktu kami bebasin tanah enggak lewat calo," ujar Ahok.
Sumiyati pun menegaskan bahwa dia rela digusur asal tanah yang dihibahkan dari mertuanya itu bisa diberikan harga yang sesuai. Menurut Ahok, meski kediaman Sumiyati berdekatan dengan sungai, belum tentu akan digusur. "Tapi, kalau terpaksa, ya harus gusur. Tapi saya minta tolong yang punya tanah diurus. Dulu kan urus sertifikat mahal. Sejak tahun lalu, sudah saya bebaskan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)," tutur Ahok.
Saat aktif menjabat sebagai gubernur, Ahok telah menandatangani peraturan gubernur yang membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk lahan dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar. Ahok membuat aturan tersebut lantaran menemukan banyak orang tidak mampu membayar BPHTB karena dikenai pajak.
Menurut Ahok, pembebasan tanah akan lebih mudah bila setiap orang memiliki SHM atas tanah dan bangunannya. Sebab, cara itu dapat mengurangi kecurangan para pemain tanah lantaran uang pembayaran tanah akan langsung ditransfer ke rekening pemiliknya langsung.
FRISKI RIANA
Berita terkait
Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?
3 jam lalu
Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaAhok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono
2 hari lalu
PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?
Baca SelengkapnyaSelain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia
4 hari lalu
Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku
14 hari lalu
Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.
Baca SelengkapnyaJATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku
16 hari lalu
Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman
Baca SelengkapnyaPolemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM
23 hari lalu
Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku
Baca SelengkapnyaPolemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM
26 hari lalu
OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN
Baca SelengkapnyaGaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta
34 hari lalu
Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.
Baca SelengkapnyaMereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun
34 hari lalu
Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.
Baca SelengkapnyaRamai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku
35 hari lalu
Otorita IKN mendatangi warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Otorita IKN menyebut kedatangannya sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dan warga di bulan Ramadan.
Baca Selengkapnya