TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyayangkan keputusan empat fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta yang menolak melakukan rapat bersama eksekutif. Sikap tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan atas kembali aktifnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, padahal Ahok berstatus terdakwa.

"Kalau kami, khususnya saya sebagai kepala ASN (aparatur sipil negara) di sini, sepanjang ini diatur Kemendagri, maka akan kami dukung. Ini kan sebetulnya bulan kerja nih. Februari, Maret, sampai Desember masih bulan kerja. Kemudian, pertengahan 2017 kita belum tahu apa yang akan terjadi," ujar Saefullah di Balai Kota, Selasa, 14 Februari 2017.

Baca: Mogok Kerja Empat Fraksi DPRD DKI, Begini Reaksi Ahok

Sebab, kata Saefullah, beberapa program kerja pemerintah DKI Jakarta masih berkaitan dengan DPRD DKI Jakarta. Salah satunya musyawarah perencanaan dan pembangunan daerah. Saat ini, menurut dia, program tersebut masih terus bergulir pada tingkat rukun tetangga hingga kelurahan untuk mencari tahu apa kebutuhan masyarakat.

"Kalau sudah pada tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota, kami (Pemerintah Provinsi DKI) meminta keterlibatan anggota DPRD lagi untuk memberikan masukannya dan pokok pikiran terkait dengan kepentingan masyarakat," kata Saefullah.

Masukan dan pokok pikiran tersebut nantinya bermuara pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Saefullah menyayangkan, jika komunikasi terputus, maka pokok pikiran yang tidak masuk dalam RKPD akan dipaksakan saat pembahasan.

Putusnya komunikasi itu, lanjut Saefullah, juga akan mempengaruhi pembahasan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta. Setidaknya, ada 8 perda yang sudah dimasukkan sebagai usulan kepada DPRD untuk dibahas. Karena itu, Saefullah menuturkan komunikasi antara pemerintah dengan DPRD harus intensif.

"Tentu kami harus memaksimalkan bagaimana komunikasi, yang mana ada perda dan rakyat membutuhkannya, ya, silakan dibahas. Sayang kalau tidak dibahas. Rugi negeri ini kalau tidak dibahas. Kan mereka dibayar dengan APBD juga bekerja untuk kepentingan rakyat," kata Saefullah.

LARISSA HUDA