Sejumlah siswa menaiki perahu karet untuk melewati banjir di kawasan Bukit Duri, Jakarta, 16 Februari 2017. TEMPO/Febri Husen
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tetap berprinsip bahwa pemecahan masalah banjir bisa terealisasi jika normalisasi sungai-sungai di Jakarta terlaksana dengan baik. Sayangnya, selain soal sengketa tanah, Ahok mengatakan masih banyak warga DKI Jakarta yang tinggal di rumah bedeng, sehingga tidak ada saluran air yang lancar.
"Yang pasti, kalau enggak normalisasi sungai, enggak mungkin (banjir selesai). Itu kan karena enggak semua (sungai) dilebarin, (sungai) ditinggiin enggak mungkin," ucap Ahok di Balai Kota, Jumat, 17 Februari 2017.
Tak hanya Sungai Ciliwung, dia juga berencana menormalisasi semua sungai yang ada di Jakarta. Ahok meminta warga Jakarta yang tinggal di belakang sungai bersiap pindah atau direlokasi. Pasalnya, program normalisasi tidak mungkin dihentikan dan pengerjaannya harus memerlukan jalan inspeksi untuk alat berat.
Dalam normalisasi sungai, Ahok menuturkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan waktu untuk membangun rumah susun. Pasalnya, pemindahan warga ke rusun pun masih menuai kritik. Setidaknya, ujar Ahok, butuh waktu tiga tahun untuk melatih orang pindah ke rusun.
"Karena mau bagaimana? Kalau mau pindahin orang, kan, Anda butuh rumah susun. Bangun (rusun) juga butuh kontraktor. Kontraktor jelek juga pasti (kami) coret. Masak, satu tahun langsung perbaikan. Semua ada waktunya," ucap Ahok.
Berbeda dengan Ahok, Anies mengatakan pengelolaan air harus menggunakan drainase vertikal, bukan drainase horizontal lewat normalisasi sungai. Menurut Anies, untuk mencegah banjir tak cukup melalui aliran sungai. "Tapi harus dimasukkan juga ke dalam tanah untuk cadangan air," ujar Anies.
Anies menjelaskan, dengan drainase vertikal, volume air yang dialirkan ke sungai diharapkan bisa berkurang. "Karena air-air itu sudah masuk dulu ke dalam tanah sebelum dikirim ke sungai," tuturnya.
