Ribuan pengunjuk rasa membawa spanduk menuju Balikota dan Istana Merdeka, Jakarta, 4 November 2016. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada pernyataan yang dinilai menghina agama terjadi dalam kunjungannya di Kepulauan Seribu. Tempo/ Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator lapangan aksi 212 jilid II, Bernard Abdul Jabbar, membantah aksi yang akan digelar di depan gedung DPR/MPR pada 21 Februari 2017 itu bermuatan politik. Ia memastikan aksi ini tak berkaitan dengan proses pemilihan kepala daerah yang tengah berlangsung di DKI Jakarta, meski salah satu tuntutannya adalah meminta Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dicopot dari jabatannya.
"Ini tidak ada hubungannya dengan pilkada DKI, karena yang hadir tidak hanya dari Jakarta saja, tapi dari luar Jakarta juga banyak," ucap Bernard di Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya, Senin, 20 Februari 2017.
Menurut Bernard, ia telah memberikan arahan kepada para orator agar tak menyinggung politik dalam orasinya nanti. Pihaknya juga akan menyeleksi orator yang akan bicara pada aksi besok. "Kami sudah arahkan, tapi kami juga tidak bisa melarang. Yang pasti, kami akan seleksi siapa-siapa yang akan menjadi orator," ujarnya.
Disinggung soal poster undangan aksi dengan gambar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan sejumlah tokoh, Bernard membantahnya. Menurut dia, Forum Umat Islam yang menginisiasi aksi ini tak pernah membuat poster itu. FUI juga tak pernah mengundang Panglima TNI untuk berpartisipasi dalam aksi besok.
"Itu hoax, kami tidak mengundang TNI," tuutr Bernard. "Kami tidak tahu dari mana datangnya. Itu hoax, itu berita tidak benar."
Rencananya, aksi 212 akan diikuti sekitar 10 ribu orang dari berbagai daerah, termasuk dari luar Jakarta. Dalam aksi ini, selain mendesak pencopotan Ahok sebagai Gubernur DKI, mereka menuntut penghentian kriminalisasi terhadap ulama dalam beberapa kasus yang kini tengah ditangani kepolisian.
