TEMPO.CO, Jakarta - Suku Dinas Sosial Jakarta Timur menyalurkan bantuan pangan nontunai (BPNT) bagi keluarga penerima manfaat (KPM) dalam program keluarga harapan (PKH) yang memegang kartu keluarga sejahtera (KKS), Kamis, 23 Februari 2017, di Jakarta Timur.

Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Timur Benny Martha mengatakan, dalam peluncuran BPNT ini diprioritaskan bagi penerima Program Keluarga Harapan. "Ini bertahap, tahap awal kami berikan bagi PKH karena sudah memiliki kartu KKS terlebih dahulu. Sedangkan bagi KPM Beras Sejahtera akan diberikan bantuan pada tahap selanjutnya," kata Benny melalui siaran tertulisnya.

Benny mengungkapkan, ada 51.427 KPM di Jakarta Timur yang menerima BPNT. Penerimanya. kata dia, akan mendapatkan beras 10 kilogram seharga Rp 8.500 per kilogram dan gula dua kilogram yang seharga Rp 12.500 per kilogram.

Benny menyebutkan, bantuan itu senilai Rp 110 ribu per bulan per KPM. Penerima dapat mencairkan bantuan nontunai dengan kartu keluarga sejahtera melalui e-Warong dan agen Bank.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta Susy Dwi Harini mengatakan, ada 214.249 KPM by name by address di DKI yang akan mendapatkan BPNT. Data tersebut, menurut dia, telah diserahkan ke Kementerian Sosial agar mendapatkan KKS.

Ia juga menyampaikan ada 21.273 KPM di Jakarta Pusat, 53.756 KPM di Jakarta Utara, 46.716 KPM di Jakarta Barat, 39.776 KPM di Jakarta Selatan, dan 1.301 KPM di Kepulauan Seribu. "Hari ini serentak kami luncurkan penyaluran BPNT di lima wilayah kota. Sedangkan di Kepulauan Seribu masih menerima bantuan subsidi pangan berupa beras 15 Kg," kata Susy.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan sebanyak 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat di 44 kota akan dapat mengakses Bantuan Pangan Non Tunai di elektronik warung gotong royong (e-warong).

"Alhamdulillah dengan peluncuran secara serentak di 44 kota ini maka saat ini para penerima manfaat sudah dapat menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk membeli bahan pangan di e-warong," kata Khofifah Indar Parawansa usai peluncuran BPNT di Cibubur, Jakarta Timur, Kamis.

Presiden Joko Widodo secara simbolis meluncurkan secara serentak BNPT didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa, Menteri Negara BUMN Rini Sumarno, Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman D Hadad, Kepala Badan Urusan Logistik, Jarot Kusumayakti, serta Direktur Utama Bank HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara).

Mensos mengatakan penyaluran bantuan ini merupakan upaya reformasi program subsidi beras sejahtera (Rastra) yang sebelumnya telah dijalankan.

Skema bantuan tersebut mengubah metode subsidi beras yang sebelumnya disalurkan dengan harga murah untuk ditebus terlebih dahulu menjadi didapatkan oleh KPM dengan membelanjakan dana bantuan setiap bulannya untuk membeli bahan pangan di tempat pembelian bantuan pangan Non Tunai yang telah disediakan.

Skema ini diharapkan menjadi lebih efektif dan berkualitas untuk memenuhi target enam T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi) serta memberikan nutrisi yang lebih yang lebih baik sesuai kebutuhan keluarga.

"Penyaluran bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non-tunai menggunakan sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan," katanya.

Khofifah mengatakan penerima manfaat BPNT juga akan semakin mudah dalam mencairkan bantuan karena adanya teknologi interkoneksi dan interoperabilitas. Teknologi ini, lanjutnya, memungkinkan penerima bansos mencairkannya di seluruh ATM bank milik negara.

"Dengan adanya interkoneksi antarbank maka akses lebih mudah dan luas bagi keluarga penerima manfaat bantuan dimanapun mereka berada. Apabila sewaktu-waktu memerlukan pencairan uang bansos juga bisa dilakukan di agen BTN, BNI, BRI dan Bank Mandiri," katanya.

Khofifah menerangkan pada prinsipnya BPNT disalurkan oleh bank kepada rekening KPM. Dana tersebut tidak dapat ditarik tunai, namun hanya dapat digunakan membeli jenis pangan yang telah ditetapkan.

"Apabila uang bantuan tidak habis pada bulan berjalan, maka uang tersebut tetap tersimpan dalam rekening KPM dan dapat digunakan berbelanja pada bulan berikutnya," paparnya.

BPNT dapat dipergunakan untuk membeli beras, telur, tepung dan gula. Bahan pangan tersebut disediakan oleh Bulog, sementara lokasi pembeliannya di e-Warong yang terdiri atas e-Warong KUBE PKH, kios/warung/toko sembako yang telah menjadi agen bank, serta Rumah Pangan Kita yang telah menjadi agen bank.

Pada 2017, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang terdiri dari tujuh kota di Sumatera, 34 kota di Jawa dan tiga kota di wilayah timur.

Adapun target penyaluran pada 2017 adalah sekitar 1,286 juta KPM dengan total nilai sebesar Rp1,7 triliun. Target ini direncanakan meningkat signifikan pada tahun 2018 menjadi sekitar 10 juta keluarga penerima bantuan.

FRISKI RIANA | ANTARA