TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku gajinya sebagai gubernur lebih kecil ketimbang saat masih menjabat wakil gubernur. Ahok mengatakan tidak lagi mendapatkan bonus dari Kementerian Keuangan karena berhasil mencapai target pajak bumi dan bangunan (PBB).

Saat ini, Ahok mengaku hanya mendapatkan gaji sebesar sepuluh kali upah minimum provinsi (UMP). Sedangkan sewaktu menjadi wakil gubernur, ia bisa mendapatkan penghasilan 20 kali UMP.

Baca juga: Ini Alasan Ahok Belum Naikkan Gaji Petugas Kebersihan

"Dulu, saya bisa dapat 20 kali UMP waktu jadi wagub. Kok, saya lebih kaya jadi wagub dibanding jadi gubernur? Lalu, saya tanya akuntan, kenapa sekarang uang saya enggak ada sisa Rp 1 miliar?" ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat, 3 Maret 2017.

Sewaktu menjadi wakil gubernur, Ahok menuturkan bisa mendepositokan uangnya sebesar Rp 1 miliar. Padahal, ucap Ahok, dia tidak menjalani gaya hidup yang berlebihan. "Hidup saya enggak aneh-aneh, kok, cuma buat bayar anak sekolah, segala macam. Dulu masih bisa deposito Rp 1 miliar," katanya.

Setelah ditelusuri, sewaktu PBB dikelola Kementerian Keuangan, ia mendapatkan tugas menagih PBB. Jika target penerimaan PBB mencapai 99 persen, ia mendapat bonus maksimum sepuluh kali gaji.

"Makanya, saya bisa dapat Rp 70 jutaan. Lumayan. Berarti saya terima 21 bulan gaji selama 12 bulan," ucap Ahok.

Namun, begitu PBB diserahkan kepada Kepala Dinas Perpajakan Edi Sumantri, Ahok tak lagi mendapat bonus sepuluh kali gaji. Jadi, ketika menjadi gubernur, ia hanya menerima gaji sekitar Rp 80 juta setiap bulan.

Meski begitu, Ahok mengaku cukup bersyukur dengan apa yang ia peroleh sekarang. Menurut Ahok, dengan menjadi gubernur, ia bisa membantu kaum miskin lewat Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebesar Rp 2,7 triliun setiap tahun.

"Ini sukacita mengalahkan untung perusahaan saya sebesar US$ 150 ribu. Waktu jadi pengusaha, saya enggak ada deposito. Itu yang buat saya suka jadi pejabat, bisa bantu orang. Kata bapak saya, dengan menjadi pejabat, kalau bisa mengamankan APBD, semua (rakyat) kebagian," ujar Ahok.

LARISSA HUDA