Sejumlah nelayan bergotong-royong membongkar muat hasil tangkapan ikan di sekitar kawasan Teluk Jakarta di pemukiman nelayan Muara Angke, Jakarta, 19 April 2016. Nelayn Muara Angke telah menolak adanya reklamasi di Teluk Jakarta. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, mengatakan, dalam pengembangan Teluk Jakarta, pemerintah akan memperhatikan kampung nelayan. Saat ini, banyak kampung nelayan yang tersebar di pantai utara.
"Idealnya, Jakarta punya satu kampung nelayan yang terintegrasi antara tempat tinggal dan tempat produksi, seperti dermaga, tempat pelelangan ikan, dan cold storage, serta punya akses langsung ke laut lepas," ucap Bambang seusai rapat di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Rabu, 8 Maret 2017.
Berdasarkan hasil kajian Bappenas untuk pengembangan Teluk Jakarta, tanggul pantai sepanjang 20 kilometer akan dibangun di pantai. Tanggul tersebut dibutuhkan karena saat ini tanggul pantai Jakarta hanya mencapai 340 meter. Rencananya, tanggul itu akan dibangun tahun ini, yang ditargetkan rampung pada 2018.
Bambang berujar, tanggul tersebut tidak terangkai menjadi satu. Lokasi tanggul akan tersebar di titik-titik kritis yang memiliki tingkat penurunan tanah paling dalam. Adapun anggaran proyek tersebut diestimasi mencapai Rp 9 triliun serta dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Bambang, pemerintah belum membahas kelanjutan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Saat ini, pemerintah lebih fokus mencegah penurunan tanah dengan tanggul pantai. "Tapi, kalau pada masa depan kita membangun tanggul laut, harus diperhatikan di mana posisi kampung nelayan terintegrasi."
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
7 hari lalu
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.
