Jelang Pilkada DKI Ada Program `Bedah Rumah`, Bermuatan Politis?

Reporter

Editor

Suseno TNR

Rabu, 5 April 2017 22:37 WIB

TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah DKI Jakarta meluncurkan program `bedah rumah` pada 17 April mendatang. Dalam kegiatan tersebut sekitar 50 rumah di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, akan diperbaiki oleh pemerintah. Pelaksanaan program ini hanya berselang dua hari sebelum pencoblosan Pilkada DKI digelar.

Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Bambang Sugiyono menyadari pelaksanaan 'bedah rumah' ini berdekatan dengan hari pencoblosan. Namun dia membantah jika kegiatan ini memiliki tujuan politik.

"Semua kalau mau dikait-kaitkan dengan Pilkada kan bisa saja. Tapi kami bekerja apa adanya. Kalau semua tunggu setelah Pilkada, bisa mandek pemerintah dalam melayani masyarakat. Show must go on," ujar Bambang di Balai Kota, Rabu, 5 April 2017.

Program bedah rumah itu sejatinya menjadi tugas pokok dari pasukan merah, pekerja harian lepas yang akan direkrut oleh Dinas Perumahan DKI Jakarta. Namun, karena jumlah personel yang masih terbatas karena proses rekrutmen terkendala anggaran, pasukan merah akan menggandeng PHL dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain atau disebut pasukan pelangi.

Baca: Renovasi 50 Rumah di Cilincing, DKI Akan Kerahkan Pasukan Pelangi

Pasukan pelangi ini terdiri dari pasukan oranye dari Dinas Kebersihan, pasukan air dari Dinas Tata Air, pasukan hijau dari Dinas Kehutanan, pasukan ungu dari Dinas Sosial, dan pasukan kuning dari dinas Bina Marga. Dari masing-masing SKPD, Pemprov DKI akan menarik 50 orang untuk masuk dalam pasukan pelangi. "Saat ini jumlah mereka baru 25 orang," ujar Bambang.

Menurut Bambang, bedah rumah merupakan program yang sudah lama digalakkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Wali Kota Administrasi Jakarta Timur juga telah membedah beberapa rumah lewat program dari Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (Bazis) Jakarta.

"Ini bukan baru sekarang. Ini tidak ujug-ujug sudah ada. Apalagi, perusahaan yang mau bedah rumah banyak, cuma enggak ada tenaga. Kami mau rekrut pasukan merah, tapi butuh waktu dan biaya. Kita punya pasukan yang sudah ada kenapa tidak dipakai? Makanya kami bentuk pasukan pelangi," kata Bambang.

Adapun program bedah rumah itu tidak menggunakan anggaran daerah, melainkan dengan mekanisme pembiayaan dari perusahaan swasta melalui program corporate social responsibility (CSR). Perusahaan tersebut akan memberikan bantuan dalam bentuk fisik, yaitu sumbangan bahan-bahan material bangunan.

LARISSA HUDA

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

22 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

58 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

Bedah Rumah Kembali Bergulir, Pemkot Jakbar: Per Rumah Dapat Rp 50 Juta

17 Januari 2023

Bedah Rumah Kembali Bergulir, Pemkot Jakbar: Per Rumah Dapat Rp 50 Juta

Pemerintah Kota Jakarta Barat melakukan bedah rumah sedikitnya 136 milik warga berpenghasilan rendah

Baca Selengkapnya

Heru Budi Lanjutkan Program Penataan Kampung Kumuh di 250 RW di Jakarta

6 Januari 2023

Heru Budi Lanjutkan Program Penataan Kampung Kumuh di 250 RW di Jakarta

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal melanjutkan program penataan permukiman kumuh di 250 RW di Ibu Kota

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Dandan Omah, Program Padat Karya di Kota Pahlawan

21 April 2022

Dandan Omah, Program Padat Karya di Kota Pahlawan

Pekerjaan Dandan Omah ini melibatkan Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) atau pekerja yang berasal dari warga sekitar.

Baca Selengkapnya