Penyerapan Anggaran DKI 2016 Capai 82,15 Persen

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 6 April 2017 18:49 WIB

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono memberi ucapan belasungkawa untuk KH. Hasyim Muzadi yang meninggal pada Kamis, 16 Maret 2017. Tempo/Avit Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyebutkan hingga akhir tahun 2016 penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar 82,15 persen atau sebesar Rp 47,12 Triliun. Angka ini meningkat sebesar 10,04 persen dari persentase penyerapan APBD tahun 2015.

“Tapi yang anggaran masuk dari luar APBD, seperti dana kompensasi atau kewajiban tidak termasuk di dalamnya. Ini murni APBD saja,” ungkap Soni, panggilan akrab Sumarsono, setelah dia menyampaikan pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 6 April 2017.

Soni menyatakan bukti kesuksesan dari realisasi anggaran itu dapat dilihat dari sektor infrastruktur yang berhasil dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2016 silam.

“Fokus visi Jakarta Baru itu infrastruktur dalam mendukung ekonomi regional Jakarta dan pertumbuhan, itu yang pertama. Yang kedua, seluruh aspek infrastruktur pelayanan sosial dasar dalam rangka mendukung peningkatan kualitas hidup manusia dengan indeks hampir 78,9 persen,” ujar Soni.

Ke depannya, menurut Soni ada beberapa persoalan infrastruktur yang perlu dibenahi, contohnya penanganan banjir, serta peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan bagi warga Jakarta yang menyentuh hingga ke kalangan akar rumput. “Mengubah puskesmas kecamatan menjadi rumah sakit, kemudian di kelurahan ada puskesmas kelurahan,”ungkap Soni.

Sumarsono optimis akhir tahun ini Pemprov DKI Jakarta dapat menyerap lebih dari sembilan puluh persen APBD. Dirinya yakin dengan lebih cepatnya proses pengesahan APBD, Pemprov dapat menarik maju semua proses realisasi anggaran mulai dari pengadaan.

“Bayangkan, tiga bulan pertama sudah sepuluh persen, maka indikasinya akan bagus. Dulu tiga bulan APBD baru disahkan karena terlambat,” tutup Soni

CAESAR AKBAR|JH

Berita terkait

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

7 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

22 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

53 hari lalu

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Selengkapnya

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.

Baca Selengkapnya

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.

Baca Selengkapnya