TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyebutkan hingga akhir tahun 2016 penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar 82,15 persen atau sebesar Rp 47,12 Triliun. Angka ini meningkat sebesar 10,04 persen dari persentase penyerapan APBD tahun 2015.
“Tapi yang anggaran masuk dari luar APBD, seperti dana kompensasi atau kewajiban tidak termasuk di dalamnya. Ini murni APBD saja,” ungkap Soni, panggilan akrab Sumarsono, setelah dia menyampaikan pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 6 April 2017.
Soni menyatakan bukti kesuksesan dari realisasi anggaran itu dapat dilihat dari sektor infrastruktur yang berhasil dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2016 silam.
“Fokus visi Jakarta Baru itu infrastruktur dalam mendukung ekonomi regional Jakarta dan pertumbuhan, itu yang pertama. Yang kedua, seluruh aspek infrastruktur pelayanan sosial dasar dalam rangka mendukung peningkatan kualitas hidup manusia dengan indeks hampir 78,9 persen,” ujar Soni.
Ke depannya, menurut Soni ada beberapa persoalan infrastruktur yang perlu dibenahi, contohnya penanganan banjir, serta peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan bagi warga Jakarta yang menyentuh hingga ke kalangan akar rumput. “Mengubah puskesmas kecamatan menjadi rumah sakit, kemudian di kelurahan ada puskesmas kelurahan,”ungkap Soni.
Sumarsono optimis akhir tahun ini Pemprov DKI Jakarta dapat menyerap lebih dari sembilan puluh persen APBD. Dirinya yakin dengan lebih cepatnya proses pengesahan APBD, Pemprov dapat menarik maju semua proses realisasi anggaran mulai dari pengadaan.
“Bayangkan, tiga bulan pertama sudah sepuluh persen, maka indikasinya akan bagus. Dulu tiga bulan APBD baru disahkan karena terlambat,” tutup Soni
CAESAR AKBAR|JH
Berita terkait
Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda
7 hari lalu
Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.
Baca SelengkapnyaDua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?
22 hari lalu
Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?
Baca SelengkapnyaJelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini
53 hari lalu
Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaAPBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun
18 Februari 2024
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Baca Selengkapnya5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan
7 Februari 2024
Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial
6 Februari 2024
Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD
20 Januari 2024
Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.
Baca SelengkapnyaGibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
18 Januari 2024
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca SelengkapnyaGibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya
18 Januari 2024
Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.
Baca SelengkapnyaFraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres
17 Januari 2024
Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.
Baca Selengkapnya