Dinas Pendidikan DKI Ragukan Tuduhan Ombudsman Soal UNBK  

Reporter

Senin, 10 April 2017 16:21 WIB

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono berfotk bersama murid dan guru saat meninjau persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer di SMA Negeri 3 Jakarta, 10 April 2017. TEMPO/Larissa

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Andrianto memastikan tidak ada kebocoran soal dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di sekolah yang ada di Jakarta. Apalagi, kata Sopan, ujian nasional tidak dijadikan patokan kelulusan bagi siswa. Menurut Sopan, kelulusan tidak hanya ditentukan oleh hasil ujian.

Atas dasar keyakinannya itu, Sopan mempertanyakan pernyataan Ombudsman Republik Indonesia bahwa terjadi jual-beli jawaban ujian sekolah berstandar nasional (USBN) oleh guru SMA/SMK/MA di salah satu sekolah di Jakarta Timur. Guru diduga menjual jawaban seharga Rp 25 ribu.

Baca juga
: Kepala Dinas Pendidikan DKI: 100 Persen SMA Ikut UNBK

"Nah, termasuk pemberitaan di DKI Jakarta yang sudah viral itu di mana? Justru yang saya tanyakan, tolong buktikan sekolah mana dan siapa pelakunya? Kasih ke saya. Pasti sanksi akan kami berlakukan dengan tegas. Kami tidak lagi kompromi dengan hal-hal yang tidak terpuji itu," ujar Sopan di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Jakarta, Senin, 10 April 2017.

Menurut Sopan, sampai saat ini, Ombudsman belum menyampaikan temuan tersebut kepadanya. Sopan meminta Ombudsman segera menyerahkan data tersebut apabila benar ada kecurangan dalam ujian di sekolah. Jika terbukti, Sopan berjanji akan menindak pihak yang terlibat.

Sopan meyakini bocoran soal hampir tidak ada karena kelulusan ditentukan oleh apakah siswa sudah menyelesaikan semua tahapan belajar-mengajar aatau belum. Artinya, mereka sudah melewati jenjang kelas X, XI, dan XII. Kemudian, barulah ditentukan oleh ujian nasional yang ditambah dengan penilaian lain yang diakumulasikan.

"Selain itu, UNBK dalam setiap soal itu ada ratusan varian atau jenis. Jadi saya secara logis dan berpikir positif saja bahwa kemungkinan itu kecil karena variannya luar biasa," ujar Sopan.

Menurut dia, varian soal yang beraneka ragam mempersulit pihak mana pun untuk berbuat curang.

LARISSA HUDA






Advertising
Advertising



Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

22 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

58 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

Mengenal ANBK, Apa Bedanya dengan Ujian Nasional?

24 Agustus 2022

Mengenal ANBK, Apa Bedanya dengan Ujian Nasional?

Kemendikbudristek menginisiasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK untuk SD, SMP, dan SMA sederajat sebagai pengganti Ujian Nasional (UN).

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya