Warga Muara Angke yang tergabung dalam Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) deklarasikan tolak reklamasi di depan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta, 16 Maret 2017. TEMPO/Lani Diana
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata menilai Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak pernah berpihak kepada nelayan. Alasannya, calon inkumben dalam pemilihan kepala daerah DKI itu tidak pernah berupaya melindungi nelayan. “Yang ada malah nelayan dibuat kesulitan karena perizinan reklamasi terbit tanpa ada partisipasi nelayan,” kata Marthin dalam pesan tertulisnya, Kamis, 13 April 2017.
Marthin menambahkan, dalam acara debat calon gubernur dan wakil gubernur tadi malam, Ahok mengatakan nelayan berhak tinggal di pulau-pulau reklamasi. Namun dia menilai ucapan Ahok itu sebagai halusinasi. Sebab faktanya, izin reklamasi itu ditujukan kepada pengembang. “Itu bisa dilihat dari izin reklamasi yang dibuat dengan peruntukan 5 persen bagi Pemprov,” kata Martin.
Marthin justru mengapresiasi jawaban Anies Baswedan terkait dengan nasib nelayan. Dia menilai Anies cukup jeli menyikapi data statistik milik pemerintah Jakarta. Dalam data itu pekerjaan nelayan telah dihilangkan. Fakta ini menunjukkan nelayan telah disingkirkan secara sistematik dengan cara menghilangkan profesi nelayan dalam formulir statistik. “Bahkan dalam pengurusan KTP, mereka tidak bisa mengajukan nelayan sebagai identitas pekerjaannya,” kata dia.
Namun Marthin menyayangkan kedua pasangan calon tidak menyebut bagaimana upaya mereka untuk memperbaiki ekosistem pesisir Teluk Jakarta. Selama ini masalah pencemaran di Teluk Jakarta tidak pernah diperhatikan pemerintah. Kematian ikan secara massal terus terjadi pada dua tahun terakhir, akibat menurunnya kualitas lingkungan pesisir karena hilangnya mangrove akibat reklamasi.
Selain itu, Marthin mempermasalahkan penurunan tanah di Jakarta akibat pengambilan air tanah berlebih. Ia menilai Ahok tidak pernah tegas untuk memperbaiki pelayanan air bersih perpipaan dengan menghentikan privatisasi air. Sebaliknya, ia berpendapat Ahok justru menganggap upaya yang dilakukan penduduk—dengan menggugat swastanisasi air—menjadi masalah.
Di sisi lain, Marthin menduga, calon wakil gubernur nomor urut 3, Sandiaga Uno, memiliki kaitan dengan salah satu perusahaan swasta pengelola air bersih. Karena itu, jika nanti pasangan Anies Baswedan–Sandiaga Uno memenangi pilkada DKI, ia khawatir akan terjadi konflik kepentingan.
