TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan menindak sejumlah orang yang diduga preman dan memungut biaya parkir di lingkungan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dan Ruang Terbuka Hijau Kalijodo. Tindakan pungli ini terjadi setelah lima mesin parkir dicabut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

”Makanya saya mau minta kepolisian menindak. Dia merasa kami (saya) sudah bukan gubernur lagi kan. Masih gubernur kok sampai 7 Oktober. Saya enggak tahu (siapa preman itu). Kami minta suruh selidiki saja sudah,” ujar Ahok di Balai Kota, Selasa, 25 April 2017.

Baca: Dalam Sidang, Ahok Bacakan Pleidoi ‘Tetap Melayani walau Difitnah’

Ahok menduga ada sekelompok orang yang menyepelekan dirinya lantaran dirinya sudah tidak menjadi gubernur dalam lima tahun ke depan. Padahal, kata Ahok, dia masih berhak mengeluarkan kebijakan hingga masa kepemimpinannya berakhir, termasuk melaporkannya kepada kepolisian.

”Masalahnya mereka kurang ajar saja preman ini. Dia pikir saya udah nggak bisa tindak dia. Makanya saya mau minta kepolisian tindak. Orang merasa gubernur sudah kalah maka sudah hilang peran gubernur (ini) dia pikir. Masih lima bulan lah saya kerja,” ujar Ahok.

Baca: Sidang Ahok, Pengacara: Ahok Akan Bacakan Pleidoi Sendiri 10 Menit

Selain itu, Ahok akan menambah anggota Satuan Tugas Polisi Pamong Praja untuk menjaga ketertiban di ruang publik Kalijodo. Satpol PP tersebut juga akan memantau pengunjung yang hadir untuk tetap menaati peraturan, termasuk memantau anak-anak yang bermain di area balap sepeda atau skateboard.

”Satpol PP kami udah minta jaga, termasuk anak-anak yang enggak pakai helm harus ditegur. Kalau jatuh, bagaimana?” ujar Ahok.

Kemudian, kata Ahok, pedagang kali lima juga akan ditata. Pasalnya, banyak pedagang yang tidak tertib saat membuka lapak dagangannya.

”PKL sudah kami tata, cuma nyerbu lagi kan? Bertambah lagi kan. Ya enggak bisa. Kalau begitu enggak bisa, itu pindah-pindah mesti (dicatat) yang fix berapa,” ujar Ahok.

LARISSA HUDA