Basuki Tjahaja Purnama saat diambil sumpah dalam pelantikan Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, 19 November 2014. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Berdasarkan hasil hitung cepat pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, perolehan suara pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat kalah oleh Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Ahok sendiri menyatakan siap menanggalkan jabatan Gubernur DKI, tapi dia tetap menjalankan tugasnya hingga Oktober 2017.
Menurut Ahok, gubernur terpilih nanti tinggal menjalankan program dan sistem kerja yang sudah berjalan. “Tinggal nyontek saja,” katanya. Dia menilai, dengan sistem yang sudah ada itu, siapa pun bisa menjalankan tugas sebagai gubernur. “Asal, orang itu tidak memiliki kepentingan khusus.”
Meski begitu, Ahok mengingatkan ihwal penyaluran bantuan untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sebab, sebelumnya Anies berencana penerima KJP dapat menarik dana secara tunai. "Kalau boleh tarik tunai, itu gampang disalahgunakan,” ucap Ahok.
Menurut Ahok, tidak mudah mengawasi penggunaan dananya apabila diberikan secara tunai. Sebab, uang itu bisa dibelanjakan apa saja yang tidak ada kaitannya dengan sekolah. Sedangkan jika belanja kebutuhan sekolah dengan kartu KJP, relatif mudah pengawasannya. “Jadi, kalau pakai ATM, kamu belanja sesuatu yang tidak masuk akal itu terbaca. Itu saja yang masalah," ujarnya.
Program KJP menyasar siswa dari keluarga miskin agar bisa tetap bersekolah. Siswa miskin adalah peserta didik yang secara personal dinyatakan tidak mampu secara materi. Penghasilan orang tua siswa itu pun tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, seperti seragam, sepatu, tas sekolah, biaya transportasi, makanan, dan biaya ekstrakurikuler.
Saat ini, KJP digunakan secara nontunai dengan nominal yang berbeda untuk tiap jenjang. Untuk siswa sekolah dasar besaran dana KJP sekitar Rp 210 ribu per bulan dan murid sekolah menengah pertama Rp 260 ribu per bulan. Sedangkan siswa sekolah menengah atas menerima Rp 375 ribu per bulan, murid sekolah menengah kejuruan Rp 390 ribu per bulan, dan pusat kegiatan belajar masyarakat Rp 210 ribu per bulan.
