TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid, mengatakan pergantian fisik kawasan Kalijodo menjadi seperti sekarang menghilangkan sejumlah kepentingan tertentu.

Jika kondisi ini tidak diantisipasi maka kepentingan ini akan tumbuh secara liar. "Mereka tidak terwakili maka kondisi akan kembali, walaupun secara fisik telah berubah," ujar Hilmar di Kawasan Kota Tua, Jakarta, Sabtu 29 April 2017.

Baca: Ahok Puas Melihat Pembangunan di Eks Lokalisasi Kalijodo

Menurut Hilmar, kebiasaan yang pernah ada zona seperti Kalijodo tidak bisa berubah begitu saja. Ini karena kondisi manusia kurang diperhatikan dan lebih pembangunan kondisi fisik saja. "Kalau ini dibiarkan, mengubahnya akan jauh lebih sulit," kata Hilmar.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, berniat menjadikan mantan preman di kawasan ini yang berprofesi sebagai tukang parkir liar menjadi pegawai harian lepas. Apalagi, kata Saefullah, jumlah tenaga pengelola di Kalijodo masih kurang.

Baca: Ini Dia Wajah Baru Kalijodo Setelah Digusur

Usul ini disampaikan di tengah polemik munculnya tukang parkir liar di kawasan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Kalijodo.

Munculnya para preman ini terkait tidak berfungsinya lima mesin parkir atau parkir meter. Pasca pencabutan mesin itu, sekelompok orang berupaya menguasai area parkir dengan menerapkan harga tarif parkir tidak resmi.

IRSYAN HASYIM | BUDI R