TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengatakan Tim Sinkronisasi bentukan Anies Baswedan-Sandiaga Uno mulai bekerja pekan ini. Tim bakal membahas program-program yang menjadi unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih itu. “Sekarang finalisasi mekanisme kerja,” ucapnya, Ahad, 14 Mei 2017.
Prabowo menjelaskan, Tim Sinkronisasi terdiri atas tim pengarah dan kelompok kerja sesuai dengan lima bidang di DPRD. Anggota tim berasal dari luar Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai pendukung Anies-Sandi. Mereka merupakan akademikus dan praktisi yang dipilih partai untuk memuluskan transisi kepemimpinan sebelum dan seusai pelantikan kepala daerah DKI terpilih, Oktober mendatang.
Tiap kelompok kerja, ujar Prabowo, akan merumuskan program yang akan diusulkan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018. Mereka juga bakal menyaring aspirasi masyarakat lewat posko bernama Rumah Partisipasi di Menteng, Jakarta Pusat.
Penyerapan aspirasi di posko, tutur Prabowo, mirip dengan musyawarah perencanaan pembangunan yang digelar pemerintah DKI dari tingkat kelurahan sampai provinsi. Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan anggaran. Hasilnya, kata dia, akan dilaporkan ke pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, serta Sekretaris Daerah Saefullah sebagai perwakilan eksekutif dan DPRD.
Ketua tim, Sudirman Said, menyatakan tim dibutuhkan karena masa tunggu menuju pelantikan lumayan panjang, sekitar enam bulan. Waktu inilah yang digunakan untuk berkontribusi dalam penyusunan program ke depan. "Setelah Pak Anies dilantik, (tim) bubar. Program setelah itu dikerjakan tim birokrasi," ujarnya ketika ditemui di Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Sabtu lalu.
Sekretaris Daerah Saefullah belum menerima informasi ihwal rencana Tim Sinkronisasi melaporkan usul program. Meski begitu, ia menuturkan pelaporan itu harus mendapatkan izin dari gubernur aktif atau pelaksana tugas gubernur. “Boleh saja usul, tapi tetap perlu dibahas bersama Dewan juga,” ucapnya.
