KKP Temui Nelayan untuk Bikin Zonasi Tata Ruang di Teluk Jakarta  

Reporter

Editor

Suseno TNR

Selasa, 23 Mei 2017 12:40 WIB

Nelayan dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengacungkan ikan dalam demo di depan Istana Negara, Jakarta, 19 September 2016. Mereka keberatan dengan pernyataan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan bahwa tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan reklamasi teluk Jakarta. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan inspeksi di empat lokasi kawasan pesisir Teluk Jakarta untuk menyerap aspirasi nelayan. "Kami serap aspirasinya untuk dibuatkan Peraturan Presiden tentang Zonasi Rencana Strategis Kawasan Nasional Tata Ruang Laut," ucap Kepala Seksi Kawasan Strategis Nasional Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan Suraji saat ditemui pada Selasa, 23 Mei 2017.

Suraji mengatakan pemerintah pusat sedang menyusun zonasi kawasan strategis nasional di Jabodetabek, mulai tata ruang darat hingga laut. Di sektor laut, Kementerian Kelautan akan membenahi empat hal, yakni perencanaan ruang publik, kawasan konservasi, alur laut, dan kawasan strategis tertentu.

Baca: Pro-Kontra Reklamasi Pantai Dibahas di Jakarta Geopolitical Forum

Rencana zonasi itu nantinya akan menjadi pijakan pemerintah DKI Jakarta dalam menyusun zonasi wilayah. Menurut Suraji, peraturan daerah nantinya harus sejalan dengan peraturan presiden yang baru. Sejauh ini, Kementerian akan mengakomodasi aspirasi berbagai pihak, termasuk terkait dengan reklamasi Teluk Jakarta.

Tim Kementerian berkeliling di empat lokasi, yaitu perkampungan nelayan Muara Angke, Dadap, Kamal Muara, dan Marunda, Jakarta Utara. Tim itu menyerap aspirasi nelayan.

Ketua Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) Iwan mendesak pemerintah menghentikan reklamasi dan memperbaiki ekosistem laut Teluk Jakarta. "Tuntutan kami bongkar reklamasi, karena nelayan disengsarakan akibat reklamasi," tuturnya.

Baca: Luhut Minta Penolak Reklamasi Teluk Jakarta Tidak Emosional

Rata-rata nelayan menolak reklamasi Teluk Jakarta. Mereka mengaku, sejak ada reklamasi, tangkapan ikan berkurang drastis. Akhirnya, nelayan harus mencari ikan hingga wilayah Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Damar dan Pulau Bidadari.

Kementerian berencana membenahi zonasi laut Teluk Jakarta. Selain itu, Kementerian akan memperbaiki kabel bawah laut yang selama ini semrawut. "Semua kabel-kabel itu nanti akan ditata kembali," kata Suraji.

AVIT HIDAYAT




Berita terkait

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

5 hari lalu

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

9 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pencuri ikan berbendera Malaysia. Kapal itu tercatat sudah dimusnahkan tapi masih beroperasi

Baca Selengkapnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

26 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan buka pendaftaran peserta didik 2024. Cek di sini caranya.

Baca Selengkapnya

Produksi Garam Nasional Lampaui Target

28 Februari 2024

Produksi Garam Nasional Lampaui Target

Produksi terbesar diperoleh dari sektor produksi garam rakyat yang mencapai 2,2 juta ton,

Baca Selengkapnya

Cina Dominasi Investasi Asing Sektor Kelautan Indonesia

5 Februari 2024

Cina Dominasi Investasi Asing Sektor Kelautan Indonesia

Nilai investasi di sektor kelautan dan perikanan Indonesia pada 2023 mencapai Rp 9,56 triliun. Cina menjadi investor asing terbesar Indonesia.

Baca Selengkapnya

Langkah KKP Hadapi Tuduhan Antidumping dan Countervailing Duties

30 Januari 2024

Langkah KKP Hadapi Tuduhan Antidumping dan Countervailing Duties

KKP telah menunjuk pengacara (lawyer) dalam penyelesaian kasus tersebut.

Baca Selengkapnya

Dibuat untuk Meningkatkan Keadilan Nelayan, Ini 5 Fakta Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia

18 Januari 2024

Dibuat untuk Meningkatkan Keadilan Nelayan, Ini 5 Fakta Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia

Aturan penangkapan ikan terukur terus dimatangkan pemerintah.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: Eropa Terpecah karena Houthi, Dugaan Suap ke Pejabat RI Diungkap

14 Januari 2024

Top 3 Dunia: Eropa Terpecah karena Houthi, Dugaan Suap ke Pejabat RI Diungkap

Top 3 dunia adalah Eropa terpecah dalam serangan Houthi Yaman, AS mengungkap dugaan suap ke pejabat RI, hingga kapal tanker gunakan kru Cina.

Baca Selengkapnya

Dugaan Suap Perusahaan Jerman, Ini Tanggapan Kementerian Kelautan

13 Januari 2024

Dugaan Suap Perusahaan Jerman, Ini Tanggapan Kementerian Kelautan

Pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diduga terima suap dari perusahaan asal Jerman. Ini tanggapan KKP.

Baca Selengkapnya

Wartawan Tempo Menang Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari

14 Desember 2023

Wartawan Tempo Menang Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari

Febriani, Wartawan Tempo juara pertama pada Kategori Cetak pada lomba Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari (AJSB) 2023.

Baca Selengkapnya