Lucky Hakim Siap Maju Pilkada Kota Bekasi 2018  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 30 Mei 2017 17:11 WIB

Lucky Hakim, anggota DPR RI periode 2014-2019 dari fraksi Partai Amanat Nasional, di sidang perdana paripurna MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 2 Oktober 2014. TEMPO/Frannoto

TEMPO.CO, Jakarta - Lucky Hakim, aktor yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, mengawali langkah pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Bekasi 2018 dengan menebar spanduk di seluruh penjuru daerah tersebut.

”Itu (spanduk) untuk mengucapkan selamat Ramadan,” kata Lucky kepada Tempo, Senin, 30 Mei 2017. Namun, jika partainya memerintahkan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah di Kota Bekasi, menurut dia, pemasangan spanduk dianggap itu sebagai langkah awal, karena sebaran spanduk lebih merata jika dibanding kegiatan reses.

Ia mengatakan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kota Bekasi tengah berproses menghadapi pilkada dengan membentuk tim. Adapun komunikasinya dengan pihak DPD sejauh ini cukup bagus. “Mengenai koalisi, sudah pasti PAN akan bergabung dengan partai lain,” ujarnya.

Hal ini mengingat jumlah kursi PAN di Kota Bekasi hanya empat. Sedangkan persyaratan dari Komisi Pemilihan Umum minimal 10 kursi di legislatif bisa mengusung calon untuk bertarung di pilkada. “Kemungkinan-kemungkinan koalisi dengan partai-partai lain saya serahkan kepada tim pilkada DPD PAN,” tuturnya.

Secara pribadi, Lucky Hakim mengaku mengincar posisi calon wali kota. Namun, melihat PAN hanya memiliki empat kursi, akan lebih sulit mendapatkannya. “Bila PAN mendapatkan peluang B2 (calon wakil), bagi saya tidak masalah, toh sama-sama berkontribusi untuk Kota Bekasi,” ucapnya.

Berdasarkan pengamatan Tempo, spanduk Lucky Hakim sejak awal Ramadan bertebaran di seluruh wilayah kecamatan. Bukan hanya di jalan protokol, spanduk berukuran sekitar 1 x 1 meter dan 5 x 1 meter hampir merata di jalan lingkungan, termasuk perumahan. Berbeda dengan sejumlah figur di Bekasi, hanya di titik-titik tertentu.

ADI WARSONO



Berita terkait

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.

Baca Selengkapnya

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.

Baca Selengkapnya

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.

Baca Selengkapnya

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.

Baca Selengkapnya

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

Bawaslu mencatat dugaan pelanggaran tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah lebih dari 500 laporan.

Baca Selengkapnya