Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memberikan sambutan dalam rangka peresmian RPTRA Intan di Cilandak, Jakarta, 24 Mei 2017. Taman anak yang diresmikan Djarot itu memiliki luas tanah 1.200 meter persegi. TEMPO/Rizki Putra
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan tim sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno bukan bagian dari birokrasi. Hal tersebut membuat tim itu tak bisa masuk ke pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2017.
Djarot menilai program yang diusung tim sinkronisasi Anies-Sandi lebih baik masuk ke APBD 2018. "Kalau untuk (APBD) 2018, silakan, ya. Namun jangan kemudian memotong dan mengganggu proses yang sudah berjalan. Sebab, prosesnya kan sudah tiga per empat selesai," ujarnya di Balai Kota, Senin, 5 Juni 2017.
Tim sinkronisasi Anies-Sandi sudah beberapa kali datang ke Balai Kota untuk menyesuaikan program yang merupakan realisasi visi-misi saat kampanye pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017. Tim tersebut berdiskusi bersama beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) soal program yang akan dimasukkan ke APBD Perubahan 2017.
Selain itu, tim sinkronisasi sudah bertemu dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Meski begitu, Djarot belum pernah sekali pun menemui tim sinkronisasi secara langsung. Djarot berjanji akan menemui Anies-Sandi dalam waktu dekat.
Selain dibahas melalui TAPD, kata Djarot, anggaran akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Pada tahapan tersebut, program Anies-Sandi diperkirakan akan menemukan hambatan. Program yang diusulkan tim sinkronisasi terancam tak bisa masuk ke APBD Perubahan 2017.
"Dalam pembahasan di DPRD, otomatis mereka (tim sinkronisasi) enggak boleh masuk. Sebab, yang membahas adalah komisi, fraksi, dan kami. Jadi hanya tim anggaran eksekutif dan tim anggaran legislatif. Mereka enggak bisa masuk. Tim sinkronisasi bukan bagian dari birokrasi," ujarnya.
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
18 Januari 2024
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).
