Sekda DKI Bingung dengan DPRD Soal Rencana Kerja Pembangunan

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Senin, 5 Juni 2017 16:43 WIB

Walikota Jakarta pusat Saefullah saat dilantik menjadi Sekda di Balaikota, Jakarta, Jumat 11 Juli 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah telah mengirimkan draf Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta. Namun, Saefullah menyayangkan usulan tersebut belum ditanggapi DPRD.

"Sangat disayangkan ya, mereka seperti sudah mau bahas, "A itu kakinya miring, kepalanya ke kanan tidak rata, dan sebagainya". Ini justru kami ingin mau tanya kepada para dewan yang terhormat ini mau kasih masukan apa ke kami?" ujar Saefullah di Balai Kota, Senin, 5 Juli 2017.



Baca: Ketua DPRD DKI Kurang Simpati dengan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi

Menurut Saefullah, komunikasi dalam pembahasan RKPD tersebut belum berjalan sempurna. Pasalnya, pihak eksekutif ingin dikritisi dan diberikan masukan terhadap program-program yang telah dirancang sebelumnya. Padahal, kata Saefullah, DPRD sudah bisa mengakses draft secara online.

Menurut Saefullah, tidak perlu meminta draft fisik RKPD tersebut kepada eksekutif jika hanya untuk melihat program yang sudah dirancang. Seluruh bahan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) telah dipublikasikan secara online.

"Ya mereka baru semacam bertemu dan minta bahan. Hari ini sudah kami kirim (draftnya)," ujar Saefullah.

Saefullah berharap DPRD bisa memperhatikan program dari masing-masing dinas apakah ada program aneh atau program yang tidak bermanfaat. Pasalnya, setiap program yang diusulkan harus berdasarkan asas manfaat.



Baca: DPRD DKI Bahas Pengangkatan Djarot Jadi Gubernur, Pekan Depan

"Kan program itu harus punya asas manfaat, kalau enggak ada manfaat buat apa? Buang-buang duit enggak ada manfaat. Jadi yang paling penting kalau saya, mau buat program itu baik atau tidak tergantung dari asas manfaatnya," ujar Saefullah.

Draft RKPD tersebut nantinya akan dikoreksi oleh DPRD. Setelah itu, RKPD akan dimasukkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas pada level komisi, fraksi, terakhir di badan anggaran (banggar). "Jadi putusnya anggaran itu ada dibanggar itu," ujar Saefullah.

LARISSA HUDA

Advertising
Advertising

Berita terkait

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

11 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

27 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

58 hari lalu

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Selengkapnya

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.

Baca Selengkapnya

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.

Baca Selengkapnya