Karyawan PT Transjakarta melakukan unjuk rasa menuntut perbaikan kesejahteraan, Senin, 12 Juni 2017. MARIA FRANSISCA
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyesalkan aksi mogok para sopir dan pegawai PT Transjakarta. Sebab aksi itu hanya merugikan masyarakat pengguna Transjakarta. "Itu enggak benar ya demo kayak begitu. Demo boleh, tapi jangan merugikan masyarakat," kata Djarot di Balai Kota DKI, Senin, 12 Juni 2017.
Djarot menilai, aksi tersebut adalah tindakan yang buruk. Sebab para sopir memiliki tanggung jawab untuk melayani para pelanggan Transjakarta. Djarot sendiri belum mengetahui pasti persoalan yang dituntut para pegawai Transjakarta itu. "Saya belum mendapatkan laporan persis ya,” katanya.
Menurut Djarot, sebagian besar karyawan Transjakarta itu berstatus pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dia mendengar para karyawan itu ingin diangkat menjadi pegawai tetap. “Itu bisa saja dilakukan, tapi bukan dengan cara-cara kayak gitu (mogok). Enggak benar itu," katanya.
Djarot menjelaskan, hak yang diterima karyawan berstatus PKWT itu sebenarnya sama dengan pegawai tetap. Kontrak mereka tetap diperpanjang selama prestasi kerja mereka baik.
Djarot menambahkan, untuk menjadi juru mudi transjakarta tidak ada batasan ijazah. "Driver pokoknya bisa baca tulis, SMP boleh kok, SMA boleh ya, karena profesi, enggak apa-apa. Apalagi PKWT ya, perjanjian kerja dengan waktu tertentu, boleh gitu loh ya," ujarnya.
Mogok karyawan Tranjakarta itu berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 12.00. Semua bus dari koridor I hingga XII tidak ada yang beroperasi. Tidak sedikit penumpang yang marah karena kecele. Sebab mereka sudah bergegas datang ke halte ternyata tidak ada bus yang jalan. Dinas Perhubungan terpaksa mengerahkan petugas agar bus bisa melayani penumpang.
