Pertemuan Presiden Jokowi dan GNPF MUI (Gerakan Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia) di Istana, Jakarta, 25 Juni 2017. ANTARA/Puspa Perwitas
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Nasir mengatakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 25 Juni 2017 sempat menyinggung tentang dugaan kriminalisasi ulama. Presiden memberi tanggapan cukup baik atas dugaan itu. "Kami menyadari Pak Presiden tidak mengkriminalisasi ulama," ujar Bachtiar di AQL Islamic Center, Selasa, 27 Juni 2017.
Meski demikian, kata Bachtiar, orang-orang yang tergabung dalam GNPF MUI merasa tersudutkan dengan sikap pemerintah belakangan ini. "Kami merasa ada sematan antipancasila, intoleran, radikal, dan anti-NKRI diberikan pada kami,” katanya. Bachtiar menambahkan, kesan yang mereka dapat itu cukup beralasan karena kalau umat Islam berbuat salah, langsung ditangkap dan dipenjarakan.
Menurut Bachtiar, Presiden Jokowi memahami kerisauan GNPF MUI. Untuk itu, kata Bachtiar, presiden menilai perlu ada dialog serupa agar sikap pemerintah dapat dipahami secara benar. "Presiden Jokowi bahkan telah menunjuk langsung Menkopolhukam Wiranto untuk melanjutkan komunikasi ini," katanya.
Bachtiar kembali menegaskan, jika pertemuan dengan Presiden Jokowi itu, bukan dirancang untuk rekonsiliasi. Namun upaya yang sudah dilakukan ini bisa menjadi awal dari rekonsiliasi.
