TEMPO.CO, Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi menunda penerimaan peserta didik baru (PPDB) online untuk sekolah menengah pertama (SMP) negeri. Penundaan ini dilakukan menyusul adanya surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membatasi jumlah rombongan belajar maksimal 32 siswa. "Kami inginnya setiap rombongan belajar 40 siswa," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah, Senin, 3 Juli 2017.
Inayatullah mengatakan PPDB online SMP se-Indonesia dilaksanakan pada 3-5 Juli 2017. Namun, dengan adanya perubahan rombongan belajar itu, Kota Bekasi meminta dispensasi.
Dalam Bab V Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB disebutkan bahwa sekolah dasar (SD) dalam satu ruang kelas maksimal diisi 28 siswa, SMP maksimal 20-32 siswa, dan sekolah menengah atas atau kejuruan (SMA/SMK) 15-36 siswa.
Sedangkan untuk SD luar biasa maksimal 5 siswa dalam satu ruang kelas dan SMP luar biasa maksimal 8 siswa. "Kementerian sudah membalas surat kami bahwa diperbolehkan menerima siswa hingga 40 setiap rombongan belajar," ujarnya.
Inayatullah menuturkan permintaan dispensasi tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, jumlah lulusan SD di Kota Bekasi cukup banyak. Tahun ini lebih dari 60 ribu, sedangkan daya tampung SMP negeri dengan kuota 40 siswa per rombongan belajar hanya 30 persen. "Kalau dikurangi menjadi 32, semakin banyak lagi yang tidak bisa ditampung," ucapnya.
Meski demikian, Kementerian memberikan catatan agar dispensasi tersebut dikurangi secara bertahap, seiring penambahan kapasitas sekolah sesuai dengan indeks pertumbuhan manusia di wilayah setempat. "Besok, pendaftaran secara online dipastikan dibuka," tuturnya.
Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Dwi Kusdinar berujar pendaftaran terpaksa ditunda karena ada permintaan dari pemerintah daerah kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ihwal kapasitas rombongan belajar. "Sudah ada kebijakan dari Kementerian, besok akan dibuka," katanya.
Dwi mengatakan sekolahnya sempat diserbu puluhan orang tua siswa lantaran situs PPDB online di Kota Bekasi tidak bisa dibuka. Alhasil, pihak sekolah menjelaskan persoalan tersebut. "Sekarang tidak ada masalah lagi," ujarnya.
ADI WARSONO
Berita terkait
4 Jalur PPDB 2024 Jenjang SD, SMP, dan SMA
7 hari lalu
jalur PPDB 2024 jenjang SD, SMP, dan SMA
Baca SelengkapnyaGolkar Ajukan Nofel Saleh Hilabi Maju Pilkada Kota Bekasi
22 hari lalu
Golkar mengajukan tiga nama di Pilkada Kota Bekasi.
Baca Selengkapnya50 Persen Warga Kota Bekasi Mudik
25 hari lalu
Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad, mengatakan 50 persen lebih warganya mudik ke kampung halaman
Baca SelengkapnyaPKB Kota Bekasi Luncurkan PKB Call, Buka Penjaringan Bakal Calon Wali Kota
25 hari lalu
Sudah ada tiga tokoh yang mendaftar untuk maju di Pilkada Kota Bekasi 2024 lewat PKB
Baca SelengkapnyaFakta-fakta Kasus Pertalite yang Dicampur Air di SPBU di Kota Bekasi
34 hari lalu
Para tersangka pelaku pencampur BBM jenis Pertalite dengan air yang dikirim ke sebuah SPBU Kota Bekasi tersebut akan diancam pidana 6 tahun penjara.
Baca SelengkapnyaBIG Bantu Pemetaan Sistem Zonasi Peserta Didik Baru
2 Maret 2024
Pelacakan titik koordinat berbasis persil dapat mengukur jarak dengan sekolah terdekat. Mengurangi risiko manipulasi sistem zonasi.
Baca SelengkapnyaMelenceng dari Target Pemerataan Pendidikan, Berikut Potensi Masalah PPDB Sekolah
21 Februari 2024
Meski niatnya baik, skema seleksi masuk sekolah baru masih berpotensi menimbulkan berbagai masalah baru. Dianggap kurang adil dan berpotensi diakali.
Baca SelengkapnyaEskalator Stasiun Bekasi Rusak Lagi, Cuma Beroperasi 2 Jam
7 Februari 2024
Pengguna KRL berharap PT KAI serius memperbaiki fasilitas publik di stasiun Bekasi itu.
Baca SelengkapnyaRelawan Mahfud MD, Komunitas Peluru Tak Terkendali Kunjungi Atlet Kalangan Disabilitas di Bekasi
29 Januari 2024
Dalam pertemuan tersebut para relawan cawapres Mahfud MD tersebut menemui Ketua Pengurus GOR Bulu Tangkis Smesh, Sugeng.
Baca SelengkapnyaPrabowo ke Pendukungnya: Ada yang Kasih Duit Terima Saja, Itu Uangmu, Hasil Korupsi
22 Januari 2024
Prabowo Subianto mengatakan, masyarakat boleh menerima money politics atau serangan fajar saat hari pencoblosan Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya