TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan banyak badan usaha milik daerah (BUMD) DKI yang kinerjanya tidak baik. Karena itu, kata Taufik, ia berencana mengevaluasi seluruh perusahaan milik pemerintah daerah itu.

"Jumlah BUMD yang sehat paling tinggi 15 persen. Sisanya kolaps," ujarnya saat dijumpai di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat, 7 Juli 2017. Menurut Taufik, BUMD seharusnya memiliki kontribusi terhadap anggaran daerah. Ia mengkritik masih ada sejumlah BUMD yang dianggap membebani Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

Baca: DPRD DKI Minta BUMD yang Bebani APBD dan Tak Untung Ditutup

Taufik mengatakan BUMD seharusnya bisa menjadi satu sumber pendapatan APBD, bukan sebaliknya. "Kalau sapi itu buat diperah. Sehingga sapinya harus dirawat secara benar supaya hasil perahannya banyak‎. Kira-kira begitu," ucapnya.

Menurut Taufik, BUMD yang membebani Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak hanya dalam bentuk fisik, tapi juga keuangan. Namun, kata Taufik, apabila pemerintah DKI menyertakan modal ke dalamnya walaupun sedikit, itu sudah termasuk beban. Alasannya, saat BUMD tersebut mengalami kerugian, maka sudah pasti merugikan pemerintah.

Bagi Taufik, perombakan dalam jajaran direksi BUMD sah-sah saja. Apalagi, kata dia, setiap kepala kepemerintahan memiliki visi dan misi yang berbeda terhadap BUMD. Menurut Taufik, perubahan jajaran direksi sudah menjadi wewenang gubernur dan wakil gubernur yang menjabat sepenuhnya.

Taufik membantah tudingan perombakan jajaran direksi tersebut nantinya merupakan salah satu ajang "bagi-bagi kue" atas keterpilihan gubernur dan wakil gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Baca juga: Ini Daftar 9 BUMD DKI Penerima PMP Rp 5,54 Triliun

Taufik menjamin evaluasi terhadap BUMD demi kinerja pemerintah daerah yang lebih baik. "Enggak ada urusannya dengan 'bagi-bagi kue'. Ini berdasarkan evaluasi kami, terutama saya, dari partai Gerindra," tuturnya.

LARISSA HUDA