Seorang demonstran melempar sesuatu kepada sejumlah petugas yang mengamankan aksi unjuk rasa saat simulasi pengamanan pilkada di halaman polres metro Tangerang, Banten, (4/7). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Tangerang - Pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Tangerang yang akan digelar pada 27 Agustus 2017 akan menelan anggaran Rp 4,2 miliar. "Dana dari APBD Kabupaten Tangerang," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang, Banteng Indarto, kepada Tempo, Selasa, 11 Juli 2017.
Banteng mengatakan anggaran tersebut untuk pelaksanaan dan pengamanan. Adapun anggaran Rp 3 miliar dialokasikan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
"Untuk pelaksanaan pilkades kami kucurkan anggaran masing-masing desa di atas Rp 100 juta, tergantung kondisi dan banyaknya jumlah pemilihnya," kata Banteng. Anggaran lainnya, kata Banteng, dikucurkan untuk pengamanan sebesar Rp 1,2 miliar. "Biaya pengaman ini akan dikelola Satuan Polisi Pamong Praja, TNI/Polri, dan Kesbangpol," kata Banteng.
Nantinya, kata dia, Satpol PP akan bekerja sama dengan TNI/Polri terkait dengan pengamanan. Untuk Desa yang dianggap rawan, Benteng mengatakan, Pemerintah Kabupaten Tangerang saat ini tengah melakukan pemetaan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Iskandar Mirsad, mengatakan pilkades sudah dianggarkan di anggaran pendapatan dan belanja daerah murni tahun lalu. Anggaran menyebar di sejumlah instansi. "Masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) bertanggung jawab, termasuk dana untuk panitia pilkades," kata Iskandar.
Menurut Iskandar, dana itu sudah sangat mencukupi untuk proses pilkada serentak ini. “Tidak ada dana khusus untuk kepentingan sengketa pilkades,” ucap Iskandar.
