Produsen Beras di Bekasi Tipu Konsumen hingga Triliunan Rupiah

Reporter

Editor

Suseno TNR

Jumat, 21 Juli 2017 07:14 WIB

Ilustrasi beras. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Bekasi - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian menyegel PT Indo Beras Unggul, produsen beras cap “Ayam Jago”. Perusahaan itu dituduh melakukan penipuan dengan menjual beras medium bersubsidi seharga beras premium. "Ini enggak main-main. Masyarakat dan negara dirugikan sampai ratusan triliun rupiah," ujar Tito, Kamis malam, 20 Juli 2017.

Kecurangan itu dilakukan PT Indo Beras melalui anak usahanya, PT Tiga Pilar Sejahtera. Modusnya, perusahaan mengemas beras IR64 dengan label cap “Ayam Jago” dan “Maknyuss”. Padahal IR64 adalah beras medium bersubsidi yang harganya Rp 9.000 per kilogram. Beras itu dikemas dan diberi label premium, lalu dijual ke gerai retail modern dengan harga Rp 20 ribu per kilogram. "Beras subsidi dikemas seolah-olah barang premium supaya harganya tinggi sekali," kata Tito.

Baca: Pasokan Beras, Mentan: Masih Mengacu pada Data BPS

Praktik culas ini diketahui setelah Satgas Pangan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, diketahui label kandungan gizi pada kemasan tidak sesuai dengan produk yang dijual. "Kontennya ditulis premium padahal isinya non-premium," ujar Tito.

Polisi saat ini sudah memeriksa 15 orang tapi belum menetapkan tersangka. "Nanti kami tentukan mana tersangka utama dan tersangka pembantu,” katanya. Para tersangka nantinya bisa dijerat menggunakan Undang-Undang Konsumen dan Pasal 382 bis KUHP tentang Perbuatan Curang dalam Usaha.

Gudang beras PT Indo Beras Unggul terletak di Jalan Rengas KM 60, Kecamatan Kedung, Kabupaten Bekasi. Dalam penyegelan itu terlihat juga Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Syarkawi Rauf. Barang bukti yang disita polisi mencapai 1.161 ton.

HISYAM LUTHFIANA




Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

4 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

4 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

4 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

4 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

4 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

17 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

19 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

31 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

31 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

32 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya