Ilustrasi kemacetan lalu lintas. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi mendorong pemerintah setempat segera merealisasikan penyediaan lahan untuk pembangunan jalan layang dan underpass di Bulak Kapal, Bekasi Timur. "Pemerintah daerah kurang serius," kata Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi Kurniawan kepada Tempo, Selasa, 25 Juli 2017.
Rencana pembangunan jalan layang dan underpass di Bulak Kapal sudah sejak 2012. Proyek itu menyambungkan Jalan Juanda, M. Joyomartono, dan Jalan Pahlawan. Dua proyek dinilai membantu memecah kemacetan arus lalu lintas.
Namun, proyek itu selalu gagal karena terbentur penyediaan lahan oleh pemerintah daerah. Padahal, kata dia, pemerintah pusat siap membangun infrastruktur itu. Pemerintah daerah diminta serius segera menyediakan lahan. Soalnya, kereta rel listrik commuter line bakal beroperasi dalam waktu dekat.
"Progresnya kalah cepat dengan pusat," ujar Kurniawan. Alasan lahan yang ditawarkan oleh pemilik lahan terlalu mahal, dinilainya tidak masuk akal. Sebab, pemerintah menggandeng penilai independen yang menentukan harga tanah.
Jika menemui jalan buntu, jalan terakhir adalah konsinyasi di pengadilan. "Kalau setiap tahun tertunda, harga tanah semakin naik." Ia menyarankan agar pemerintah daerah belajar dari Kabupaten Bekasi yang cepat menyediakan lahan untuk proyek infrastruktur seperti underpass Tambun dan Cibitung.
Menurut Kurniawan, pemerintah justru mampu menganggarkan pembangunan proyek jembatan layang di Rawapanjang dan Cipendawa senilai Rp 200 miliar meski itu bantuan DKI Jakarta. "Pemkot Bekasi juga bisa usul ke DKI untuk minta hibah."
Kepala Seksi Perencanaan dan Pengadaan Lahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Usman mengatakan pemerintah hanya mampu menganggarkan Rp 20 miliar untuk pembebasan lahan. Padahal kebutuhannya Rp 200 miliar. "Harga yang dipatok cukup mahal," katanya dalam kesempatan berbeda belum lama ini. ADI WARSONO
