TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta meraih penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik untuk kawasan Pulau Jawa. Menurut Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan penghargaan tersebut diberikan lantaran DKI Jakarta dinilai mampu mengendalikan inflasi, terutama pada saat Lebaran lalu.

Menurut Djarot, ada beberapa faktor yang membuat inflasi di ibu kota terkendali. Salah satunya adalah karena adanya optimalisasi dan sinergitas peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama di bidang pangan. BUMD yang terlibat adalah PD Tjipinang Food Station, PD Dharma Jaya, PD Pasar Jaya, dan didukung oleh PT Transportasi Jakarta.

"Termasuk juga komitmen pemerintah untuk PMP (penyertaan modal pemerintah) kepada BUMD," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Kamis, 27 Juli 2017.

Baca: BI: Inflasi Terkendali dan Berlanjut Hingga Pertengahan 2017

Selain itu, Djarot menuturkan penekanan inflasi juga dipengaruhi dengan adanya mesin penyimpanan kebutuhan pokok petani, yaitu mesin controlled atmosphere storage (CAS). Dengan adanya mesin penyimpanan tersebut, bahan pokok bisa disimpan dalam jangka waktu yang cukup panjang, sehingga ketersediaannya tetap terjaga.

"Maka tadi kami sampaikan, harusnya daerah-daerah produsen itu juga membangun mesin penyimpan serupa. Agar ada jaminan harga," ujar Djarot.

Misalnya saja, kata Djarot, saat harga cabai sedang turun, maka pemerintah harus hadir untuk menstabilkan harga cabai dengan membeli dari para petani atau daerah penghasil dengan harga yang wajar. Dengan begitu, petani tidak rugi. Kemudian, bahan-bahan tersebut bisa disimpan dalam mesin CAS.

"Sehingga kami sampaikan perlu melakukan kerjasama daerah-daerah penyangga tentu dengan kontrak farming. Kemudian, mengumpulkan para kebutuhan yang dibutuhkan dan dimasukkan dalam CAS itu," ujar Djarot.

Baca: Presiden Jokowi Minta Semua Daerah Miliki TPID

Terakhir, Djarot menyebutkan Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen untuk memberikan subsidi bagi warga yang tidak mampu, misalnya dengan memberikan daging dengan harga murah. Kemudian, pemerintah juga menjamin telor, beras sampai dengan gula dengan harga murah dengan mekanisme non tunai.

Pemprov DKI Jakarta juga membuat database yang memuat seluruh informasi yang terkait dengan persoalan ekonomi mikro atau pangan. Dengan begitu, pemerintah bisa mengetahui permasalahan di lapangan, termasuk inflasi. Apapun syaratnya, Djarot mengatakan sistem non-tunai harus terus digerakkan.

LARISSA HUDA