TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggandeng Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk mengatasi penurunan tanah yang terjadi di Jakarta. Kerja sama tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Record of Discussion (RoD) The Project for Promoting Countermeasures Against Land Subsidence in Jakarta, Jumat, 28 Juli 2017.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso, Jepang dipilih karena punya pengalaman mengatasi penurunan permukaan tanah lebih dari 4 meter di Tokyo. Padahal penurunan tanah di sana sudah tercatat semenjak tahun1920-an dan baru dapat dihentikan sekitar tahun 1970.

"Langkah yang dilakukan Jepang saat itu adalah menerapkan peraturan tentang pengamanan sumber air alternatif untuk industri dan peraturan tentang penyedotan air tanah. Hingga kini penurunan tanah di Kota Tokyo nilainya mendekati nol," kata Imam dalam rilis Kementerian PUPR yang diterima Tempo.

Dari catatan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Jakarta mengalami penurunan muka tanah 5-12 cm per tahun. Jika laju penurunan muka tanah di Jakarta terus berlangsung, Jakarta akan semakin rentan tergenang air pasang dan banjir. Dampak lainnya, kata Imam, adalah meningkatnya risiko kerusakan pada infrastruktur jalan dan jembatan, degradasi bangunan yang diikuti penurunan nilai properti.

Imam mengatakan tiga hal penyebab turunnya permukaan tanah adalah beban bangunan gedung, pemadatan tanah, dan pengambilan air tanah yang berlebihan. Khusus untuk Jakarta, kata dia, penurunan lebih banyak disebabkan oleh penggunaan air tanah yang berlebihan dan bangunan gedung tinggi.

"Masih banyak warga Jakarta yang belum beralih menggunakan air PAM, sehingga berdampak pada penurunan tanah," kata Imam.

Berdasarkan monitoring pada patok penanda di daerah Pluit, Jakarta Utara, penurunan muka tanah di Jakarta tercatat sebesar 5-12 cm per tahun. Diperkirakan dalam waktu 10 tahun ke depan penurunan dimaksud mencapai 1,2 meter.

Sementara itu, Senior Representative JICA Indonesia Office Tetsuya Harada, mengungkapkan bahwa Jepang telah berhasil membantu Bangkok dengan persoalan yang sama. "September nanti, kami akan mendatangkan para konsultan dan ahli teknik dari Tokyo. Kerja sama ini akan berlangsung selama tiga tahun dengan pembiayaan berupa grant dari JICA untuk kegiatan konsultansi dan pendampingan," ujar Tetsuya.

Ia menambahkan Jepang akan turut membantu pemerintah mengkaji dan memberikan konsultasi terkait dengan peraturan-peraturan dan monitoring wilayah di Jakarta yang mengalami penurunan permukaan tanah yang parah, hingga penerapan teknologi yang tepat. Nantinya, kajian tersebut akan dipakai sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan oleh Kementerian PUPR dan kementerian/lembaga terkait, serta Pemerintah Provinsi DKI.

Penandatangan Record of Discussion (RoD) itu dilakukan antara Imam Santoso dengan Tetsuya Harada. Hadir pula Direktur Pengairan dan Irigasi Bappenas Abdul Malik Sadat Idris, dan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Saefullah.

EGI ADYATAMA