TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI M. Taufik meminta pemerintah DKI menyiapkan dermaga apung bagi para nelayan yang beroperasi di sekitar pembangunan tanggul laut dari proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

"Sesegera mungkin disiapkan karena nelayan tidak boleh berhenti mencari penghidupan," kata Taufik saat ikut meninjau lokasi proyek tanggul bersama jajaran pejabat Pemerintah Provinsi DKI di Kalibaru, Jakarta Utara, Kamis, 10 Agustus 2017.

Baca juga: Menteri PU: Studi Tanggul Laut Tentukan Masa Depan Reklamasi

Selain itu, Taufik meminta adanya pertanggungjawaban yang jelas untuk mengelola lahan yang berada di antara tanggul lama dan baru di Kalibaru, Jakarta Utara. Jarak lahan dari tanggul lama ke baru sekitar 20 meter. "Enggak boleh ditunda. Kalau ditunda, repot lagi, datang lagi masyarakat," katanya.

Untuk dermaga apung, Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengatakan akan mengurus perizinan dermaga apung di Kementerian Perhubungan. Rabu pekan depan, dia menuturkan, alat dermaga apung sudah dimobilisasi. Ia juga akan mengecek kebutuhan dermaga apung, khususnya di bentangan Cakung drain sampai pulau reklamasi C dan D.

Baca juga: Studi Kelayakan Tanggul Laut Jakarta Belum Rampung

Sedangkan untuk lahan antara tanggul lama dan baru, Saefullah sudah meminta Wali Kota Jakarta Utara menjaga agar tidak diduduki kembali oleh masyarakat. Menurut dia, pengelolaan lahan yang sudah dibebaskan itu baru akan diputuskan pada 2018.

Jika menjadi kewenangan DKI, lahan tersebut akan disulap menjadi ruang terbuka hijau. Selain itu, Saefullah ingin ada jalan inspeksi untuk akses kendaraan umum menuju laut. "Masyarakat jadi bisa lebih mudah lihat lautnya. Kami akan pikirkan, nanti dirancang dengan Bappeda untuk pemadu-serasiannya," kata Saefullah.

FRISKI RIANA