TEMPO.CO, Jakarta - Warga penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) siap melawan ancaman pengusiran yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Mereka justru mengaku dirugikan karena hingga saat ini pemerintah DKI Jakarta belum memberikan ganti rugi setelah mereka digusur dan dipindahkan ke rusun.

Warga yang menjadi korban gusuran mengaku sudah dirugikan secara materiil dan belum ada penggantian dari pemerintah daerah DKI Jakarta. "Kami ditempatkan di rusun, bukan mencari rusun," ujar salah satu penghuni, Iwan Setiawan, saat ditemui di Rusun Jatinegara, Selasa, 15 Agustus 2017.

Baca juga: Penghuni Rusun Masih Menunggak Sewa, Djarot: Silakan Keluar

Iwan membantah bila ia dan penghuni rusun lainnya bermalas-malasan dan hanya ingin fasilitas gratis. Ia mengaku sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan berjualan soto di kompleks rusun. Namun, penghasilan dari berjualan soto belum cukup untuk membayar tunggakan sewa, listrik, dan air.

Iwan mengatakan ia bersama penghuni rusun lainnya sudah menyiapkan aksi solidaritas jika sampai ada tetangganya yang diusir dari rusun karena menunggak. "Kami akan dirikan tenda di bawah, barang-barang semua dikeluarkan dari kamar," ujarnya.

Menurut dia, hal ini bertujuan untuk menunjukkan kekompakan warga rusun yang merasa senasib menanggung beban yang sama.

Baca juga: Djarot Minta Penghuni Tak Bayar Agar Tinggalkan Rusunawa

Hal senada juga disampaikan oleh penghuni Rusun Jatinegara lainnya, Yati, yang mengatakan akan tetap bertahan tinggal di rusun. "Ya kalau diusir mau tinggal di mana lagi, rumah di Menteng Pulo udah digusur," katanya.

Djarot mengancam para penghuni rusun yang tak kunjung membayar tunggakan untuk keluar dari rusun. “Mereka yang menunggak dan dengan sengaja enggak mau bayar, ya sudah, silakan keluar," kata Djarot.

Baca juga: Tak Mampu Bayar, Penghuni Rusunawa di DKI Nunggak Rp 32 Miliar

Djarot mengatakan jangan sampai penghasilan habis hanya untuk membeli pulsa dan rokok. "Beli pulsa bisa, beli bensin bisa, rokok bisa, masa kewajiban untuk membayar sewa iuran merawat rumah susun enggak mampu," kata Djarot di Balai Kota, Senin, 14 Agustus 2017.

Tunggakan rusun 23 lokasi di DKI mencapai Rp 31,7 miliar. Setidaknya, ada 9.522 unit yang menunggak, terdiri atas 6.514 warga relokasi dan 3.008 warga umum. Jumlah tunggakan itu terus melonjak. Maret lalu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencatat tunggakan Rp 1,37 miliar. Hingga akhir Juni lalu, tunggakan melonjak hampir 20 kali lipat.

ADAM PRIREZA