Cuplikan video Koalisi Pejalan Kaki yang diancam tukang ojek saat pakai trotoar untuk parkir motor di Kebon Sirih Jakarta. youtube.com
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengancam akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang difasilitasi pemerintah untuk penyerobot trotoar.
"Saya bilang, agar ada efek jera, ambil KTP-nya, masukkan data,” kata Djarot di Balai Kota DKI, Jumat, 18 Agustus 2017. Data itu akan digunakan untuk mengecek penyerobot trotoar itu mendapat fasilitas KJP dan BPJS atau tidak.
Meski begitu, fasilitas itu tidak akan langsung dicabut. Satuan Polisi Pamong Praja DKI akan memberikan peringatan sebanyak dua kali. Begitu pelanggaran dilakukan tiga kali, fasilitas itu akan dicabut. “Langsung kami kasih sanksi, enggak akan dapat KJP."
Menurut Djarot, rencana pemberian sanksi itu sudah diinstruksikan kepada Kepala Satpol PP DKI Yani Wahyu tadi malam. Ia meminta Satpol PP terus beroperasi, apalagi ini Bulan Tertib Trotoar. Selain itu, pemerintah sedang gencar membangun trotoar sebagai daya dukung penggunaan transportasi massal.
Sampai 13 Agustus 2017, Satpol PP DKI telah menindak 4.799 pelanggar trotoar. Pelanggaran itu dilakukan pedagang kaki lima sebanyak 1.005 lapak, kendaraan roda dua yang melintas di trotoar 417 unit, kendaraan roda dua dan empat yang parkir di trotoar sebanyak 1.884 unit, dan pelanggaran lain 1.493 kasus.
Pelanggaran paling banyak ditemukan di kawasan Jakarta Pusat, khususnya Tanah Abang dan Sawah Besar. Pelanggaran terbanyak juga terjadi di Mampang, Jakarta Selatan. Sedangkan di kawasan Jakarta Utara, lokasi pelanggaran paling banyak ditemukan di Tanjung Priok.
