Warga Kalijodo mulai menempati rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Marunda, Jakarta, 23 April 2016. Warga Kalijodo direlokasi dan ditempatkan di Blok A11 Rusun Marunda. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jatinegara Barat mengeluhkan jumlah tunggakan biaya sewa yang kian menumpuk. "Tinggal di Pulo dan rusun bagaikan naik bajaj dan taksi," kata Iwan Setiawan, salah satu penghuni Rusunawa Jatinegara Barat, Senin, 28 Agustus 2017. "Di rusun, kita buka pintu, argo jalan terus."
Iwan merupakan salah satu warga relokasi Kampung Pulo, Jakarta Timur, yang telah menempati Rusunawa Jatinegara Barat sejak 2015. Sejak kepindahannya, dia menghidupi keluarganya dengan berjualan soto Betawi di halaman rusun.
Iwan menceritakan, kepada warga, sebelumnya Presiden Joko Widodo berjanji akan mengganti biaya rumah mereka di Kampung Pulo yang digusur ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta. "Dia janji akan ganti (biaya) rumahnya. Jangankan rumah, kandang burung pun diganti," ujarnya.
Namun janji Jokowi tersebut sirna setelah kursi Gubernur DKI Jakarta diduduki Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada 2014 lalu. "Kata Ahok, ini (Kampung Pulo) tanah negara, tapi bangunan ini milik warga," ucapnya. "Kita bayar buat bangun rumah susah, dia tetap kekeh enggak mau ganti (biaya rumah yang digusur)."
Biaya sewa unit rusun yang ditempati 14 anggota keluarganya itu sudah hampir 10 bulan menunggak. Kini, total tunggakannya mencapai Rp 6 juta.
Iwan mengaku kesulitan membayar biaya sewa rusun yang ia tempati sekarang. Menurutnya, pembayaran sewa yang ditagih setiap bulan terasa sangat berat. "Pak Jokowi bagai naik bajaj, tidak merugikan warga," tuturnya. "Kalau Ahok bagai naik taksi, argo berjalan terus."
Pada Juli 2017, pengelola Rusunawa Jatinegara Barat mencatat ada sekitar 482 unit dari 512 unit yang menunggak. Total tunggakannya mencapai Rp 1,09 miliar. Namun sejak Agustus jumlah tunggakan tersebut menurun menjadi Rp 1,01 miliar.
Rusunawa Jatinegara Barat merupakan satu dari 23 rusun di DKI Jakarta yang menunggak sejak sebelum 2013 hingga Juni 2017. Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta mencatat total tunggakan mencapai Rp 32 miliar.
