Pembubaran Paksa Seminar 1965, LBH: Presiden Jangan Janji Manis
Reporter
Editor
Minggu, 17 September 2017 20:42 WIB
Sejumlah koalisi masyarakat sipil memberikan keterangan terkait pembubaran Seminar Sejarah 1965 oleh kepolisian di kantor LBH Jakarta, 16 September 20117. Tempo/ARKHELAUS
TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak Presiden Joko Widodo menepati janjinya untuk menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu. "Jangan hanya janji manis," kata Pengacara Publik LBH Jakarta Chitra Referandum di Gedung Yayasan LBH Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat pada Ahad, 17 September 2017.
Sebelumnya, pihak Kepolisian Sektor Menteng, Jakarta Pusat membubarkan seminar bertajuk "Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966" yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Sabtu, 16 September 2017.
Menanggapi pembubaran tersebut, LBH menggelar acara bertema "Darurat Demokrasi!". "Kita mau menunjukkan bahwa kita tidak diam dan sadar bahwa kita sedang darurat demokrasi," kata Chitra.
Acara tersebut digelar di Gedung YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat pada Ahad, 17 September 2017 mulai pukul 16.00 sampai 21.00. Serentetan pertunjukkan seni, seperti pembacaan puisi dan musik bertema demokrasi turut memeriahkan acara itu.
Chitra menyebutkan, acara ini spontan digelar sebagai respon dari LBH yang mewakili masyarakat, terhadap pembubaran paksa sebelumnya.
"Acara hari ini (di kantor YLBHI) sebenarnya tidak direncanakan, tapi diinisiasi oleh jaringan sipil kawan-kawan yang peduli soal demokrasi dan melihat adanya tindakan sewenang-wenang dari polisi," ujarnya.
Banyuwangi Terima Penghargaan Tertinggi dari Jokowi
1 jam lalu
Banyuwangi Terima Penghargaan Tertinggi dari Jokowi
Atas pencapaian hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2022, dan mendapatkan nilai terbaik nasional dengan status kinerja tertinggi.
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran
16 jam lalu
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.