TEMPO Interaktif, Jakarta:Ribuan petani se-Jawa berunjuk rasa di depan gedung Departemen Keuangan, Jakarta, Kamis (10/4). Unjuk rasa itu berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 10.30 WIB. Dari gedung Depkeu, para demonstran menuju Kedutaan Besar Amerika dan bundaran HI Dalam unjuk rasa tersebut para petani yang tergabung dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menggelar orasi dan spanduk-spanduk yang meminta dihentikannya impor beras dan beberapa komoditi lainnya. Spanduk-spanduk itu antara lain berbunyi Stop Impor Beras; Stop Impor Paha Ayam dan Jeroan ( dibubuhi larangan berhenti) ; Amankan Harga Dasar Gabah, dan Cabut SK 70 Tentang Pupuk Bersubsidi. Perwakilan HKTI yang dipimpin oleh Siswono Yudohusodo bertemu dengan jajaran Depkeu seperti Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak. Dalam pernyataan sikapnya, para petani menuntut peninjauan kembali penerapan tarif bea masuk terhadap komoditi impor seperti beras, kedelai, gula dan bawang merah. Mereka juga meminta penghapusan pungutan pajak atas komoditi hasil pertanian serta penurunan cukai sigaret kretek. Berbagai tuntutan ini langsung dijawab oleh dirjen-dirjen terkait. Dirjen Bea cukai, Eddy Abdurchman mengatakan kebijakan bea masuk bukanlah wewenangnya. Itu yang menetapkan adalah tim tarif yang terdiri dari berbagai departemen, kata dia. Sementara itu Dirjen Pajak, Hadi Poernomo menegaskan bahwa petani sama sekali tidak dipungut pajak baik pajak pertambahan (PPN) nilai maupun pajak penghasilan (PPh) . Yang dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), adalah penghasilan pedagang pengumpul bukan petani. Kata Hadi Meski begitu para petani tampak kurang puas. Mereka mendesak agar tuntutan mereka segera diberi jawaban. Kapanpun waktunya akan kami tunggu hari ini, kami bisa menginap kok, kata salah seorang utusan. Mereka juga kecewa dengan keterangan Dirjen Pajak. Pasalnya, setiap pembebanan terhadap pedagang biasanya akan berimbas pada petani karena harganya merosot. Contohnya kontraktor gabah kalau kena pajak akan mengambil harga yang lebih rendah dari petani, tutur salah seorang perwakilan. Menanggappi keluhan-keluhan itu Dirjen Pajak berjanji akan membentuk tim bersama HKTI untuk megkaji masalah itu. Hadi poernomo menekankan para wajib pajak yang didata direktoratnya sampai sekarang tidak ada yang berprofesi sebagai petani. Belum ada petani yang merupakan wajib pajak, katanya. Dari seluruh wajib pajak sekitar 2 juta orang, kata dirjen sepertiganya adalah pegawai negeri. Rencananya para petani akan memprotes impor paha ayam dari AS di depan kedutaan besarnya di Jalan Medan Merdeka Selatan. Para petani menuntut bea masuk impor paha ayam dari AS dan jeroan dari Australia ditingkatkan dari 5 % menjadi 100 %. Tujuannya untuk melindungi peternak dalam negeri. Dara Meutia Uning-Tempo News Room