"Terutama masalah kesehatan unggas," kata Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan Sri Hartati.

Pemerintah DKI Jakarta akan tetap memberlakukan peraturan tentang pengendalian unggas. Langkah itu ditempuh menyusul berkembangnya kabar tentang penyebaran virus flu burung di India.

Tetapi dalam praktiknya, pelaksanaan sertifikasi masih banyak yang belum dimulai. "Belum semua dapat berjalan serentak," kata Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Barat Chaidir Taufik.

Kepala Seksi Pengawasan Produk Asal Hewan di Bidang Kesehatan Veteriner pada Dinas Perekonomian dan Koperasi Kota Bekasi Satia Sri Wijayanti Anggraini mengemukakan hanya 30 dari 60 pemilik unggas yang mengembalikan formulir pendaftaraan sertifikasi yang dinyatakan lulus.

Kenaikan yang cukup tajam dalam sepekan ini dipicu akibat dari diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Nomer 32 Tahun 2004 tentang pengawasan dan peraturan unggas yang dikeluarkan pemerintah Kota Palangkaraya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa pendaftaran unggas sampai akhir bulan ini.

Belum tuntasnya pemberian sertifikat lantaran banjir dan terbatasnya jumlah petugas.

Ada 11 ekor unggas yang didaftarkan, semuanya dipelihara di rumahnya di Menteng, Jakarta Pusat.