Perusahaan di Jakarta Tak Bayar UMP Terancam Sanksi Pidana

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan ketentuan upah minimum propinsi DKI Jakarta tahun 2008 sebesar Rp 972.604,80 wajib dibayar oleh setiap perusahaan yang ada di Jakarta. Perusahaan nakal yang tidak memenuhi ketentuan itu terancam sanksi pidana penjara antara satu tahun hingga empat tahun atau denda antara Rp 100 juta hingga Rp 400 juta.''Sanksi sesuai UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,'' kata Sumanto, Pelaksana Harian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam sosialisasi UMP 2008 di Balai Kota Selasa (27/11). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2008 tidak dapat diubah dan harus dijalankan oleh semua perusahaan. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar, mereka dapat mengajukan penangguhan pembayaran UMP. "Tapi harus ada syarat yang harus dipenuhi," katanya. Syarat yang harus dipenuhi diantaranya laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca perhitungan rugi/laba dalam jangka 2 tahun, kondisi keuangan perusahaan tersebut memang tidak mampu untuk membayar UMP.Rudy Prasetyo