Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kota Bogor Sebut Tidak Berstatus KLB Campak Meski Ada 143 Sampel Uji Lab Positif

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Imunisasi Campak
Imunisasi Campak
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Kesehatan Kota Bogor, Jawa Barat menerangkan bahwa daerahnya tidak dalam status kejadian luar biasa (KLB) Campak Rubella karena meski terdapat 143 sampel hasil uji laboratorium dinyatakan positif. Namun, dikaji secara epidemiologi, tidak memiliki hubungan secara orang, tempat, dan waktu.

Hal ini menanggapi kabar yang beredar bahwa Kota Bogor masuk ke dalam daftar KLB Campak Rubella. "Jadi dapat disimpulkan, bahwa Kota Bogor tidak masuk ke dalam kategori KLB," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno di Kota Bogor, Jumat, 17 Maret 2023.

Retno menerangkan kriteria penetapan KLB Campak Rubella adalah ada lima atau lebih kasus suspek campak-rubella dalam waktu empat minggu berturut-turut dan ada hubungan epidemiologi.

KLB Campak pasti minimal dua hasil laboratorium positif IgM campak dan ada hubungan epidemiologi. Sementara itu, KLB akan dinyatakan berhenti apabila tidak ditemukan kasus baru dalam waktu dua kali masa inkubasi atau rata-rata satu bulan setelah kasus terakhir.

Seiring dengan semakin baiknya sistem surveilans Campak Rubella di Kota Bogor melalui penemuan kasus, tatalaksana kasus yang berasal dari Puskesmas dan rumah sakit, maka situasi di tahun 2023 sampai dengan tanggal pelaporan di akhir Februari 2023, Kota Bogor telah mengirimkan 292 sampel kasus suspek campak ke Laboratorium Bio Farma Bandung.

Dengan rincian, 143 sampel Positif Campak, 3 Positif Rubella, 74 sampel negatif, 72 sampel masih pending laboratorium. Adapun dari 143 sampel Positif Campak, terdapat 12 sampel yang merupakan warga Kabupaten Bogor.

Berdasarkan analisa sebaran data menurut tempat, maka kasus positif campak tersebar di 43 dari 68 kelurahan di Kota Bogor, dimana terdapat 4 kelurahan dengan lebih dari lima kasus positif campak yaitu Kel. Mulyaharja (17 kasus), Kel. Sindang Barang (13 kasus), Kel. Empang (7 kasus) dan Kel. Pasir Jaya (7 kasus).

Namun, kata Retno, jika data tersebut dikaji secara epidemiologi, maka kasus positif di Kota Bogor tidak memiliki hubungan secara orang, tempat dan waktu, sehingga dapat disimpulkan, bahwa Kota Bogor tidak masuk ke dalam kategori KLB.

Baca juga: Alasan Kemenkes Tetapkan KLB Campak di Indonesia

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Imunisasi campak Kota Bogor melebihi target

Retno pun memaparkan, di sisi penguatan kondisi tubuh terhadap penyakit menular tersebut, dari target 95 persen target cakupan Imunisasi Campak 9-11 bulan tahun 2022, Kota Bogor sudah melebihi target yaitu 96,55 persen.

Berdasarkan angka absolut sasaran, dari 17.475 orang sasaran imunisasi campak 9-11 bulan, sebanyak 16.872 orang telah diimunisasi campak 9-11 bulan.

Akan tetapi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor itu menjelaskan, jika capaian imunisasi dirunut berdasarkan kelurahan dan dikaitkan dengan data kasus positif campak terbesar dari empat kelurahan tersebut, maka angka cakupan imunisasi campak 9-11 bulannya adalah Kelurahan Gunung Batu 88 persen, Kelurahan Loji 101,6 persen, Kelurahan Pasir Jaya 95,6 persen dan Kelurahan Mulyaharja 91,1 persen.

Dari data di atas, lanjutnya menerangkan, rendahnya cakupan imunisasi merupakan faktor pendukung ada kasus positif di suatu wilayah. Selain itu faktor transmisi dari daerah perbatasan dengan kelurahan atau kabupaten/kota yang terdampak dan cakupan imunisasi yang rendah di tahun-tahun sebelumnya menjadi faktor pendukung walaupun capaian imunisasi tersebut sudah mencapai target. Perlu penyelidikan epidemiologi lebih lanjut untuk penentuan faktor penyebabnya.

Pilihan Editor: Kabupaten Bogor dan Bandung Barat dalam Status KLB Campak di Jawa Barat

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemenkes: Tarif Iuran Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tetap Sama Sampai Juli 2025

42 menit lalu

Kemenkes: Tarif Iuran Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tetap Sama Sampai Juli 2025

Sistem kelas 1-3 BPJS Kesehatan diganti jadi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS yang mulai berlaku Juni 2025.


Segini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

2 hari lalu

Segini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

Terdapat penyesuaian iuran peserta JKN setelah kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan berganti menjadi KRIS. Ini iuran BPJS Kesehatan terbaru.


Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklarifikasi soal kebijakan penghapusan sistem kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).


Menkes Jelaskan Penyebab Rendahnya Penurunan Angka Prevalensi Stunting

6 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai membahas kerjasama program Gas-Kipas Stunting bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kantor Apindo, Jakarta pada Rabu, 8 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Menkes Jelaskan Penyebab Rendahnya Penurunan Angka Prevalensi Stunting

Pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting bisa turun hingga 14 persen pada tahun ini.


Anggota DPR Soroti Pembatalan Kelulusan PPPK 532 Bidan Pendidik oleh Kemenkes

6 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai membahas kerjasama program Gas-Kipas Stunting bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kantor Apindo, Jakarta pada Rabu, 8 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Anggota DPR Soroti Pembatalan Kelulusan PPPK 532 Bidan Pendidik oleh Kemenkes

Edy mendesak Kemenkes agar segera turun tangan menangani ratusan bidan pendidik yang kelulusannya dibatalkan.


Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

9 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berbincang bersama Menkominfo Budi Arie Setiadi (kiri), Menkopolhukam Hadi Tjahjanto (kedua kanan), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (ketiga kanan), Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin (kanan) dan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI)  Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail (ketiga kiri) saat meninjau ruang Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) atau Indonesia Digital Test House (IDTH) sebelum peresmian di Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa 7 Mei 2024. Presiden mengatakan kehadiran IDTH sangat penting bagi pengawasan perangkat teknologi digital baik mobil listrik hingga perangkat komunikasi yang akan masuk ke Indonesia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

Indonesia Digital Test House menjadi laboratorium uji perangkat digital terbesar di Asia Tenggara. Simak pesan peresmian Jokowi.


Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

10 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) didampingi oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, MenPAN-RB Azwar Anas, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta sekaligus Kasetpres Heru Budi Hartono saat meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

Presiden Jokowi menyoroti urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Apa pesan untuk pemimpin baru?


Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

10 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan dokter spesialis di daerah-daerah tertinggal, perbatasan dan Kepulauan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.


Atasi Ketimpangan Dokter Spesialis, Kemenkes Kembangkan Program Pendidikan Gratis

10 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) didampingi oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, MenPAN-RB Azwar Anas, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta sekaligus Kasetpres Heru Budi Hartono saat meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Atasi Ketimpangan Dokter Spesialis, Kemenkes Kembangkan Program Pendidikan Gratis

Kemenkes bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit mengembangkan program pendidikan gratis bagi dokter spesialis.


Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

11 hari lalu

Presiden Jokowi meresmikan program pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit pada Senin, 6 Mei 2024 di halaman Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, kawasan Palmerah, Jakarta Barat. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Presiden Jokowi menyoroti pentingnya infrastruktur kesehatan negara dalam jangka panjang.