3. Kuasa hukum AG Laporkan Mario Dandy Atas Dugaan Pencabulan ke Polda Metro Jaya, Sempat 2 Kali Ditolak
Kuasa hukum AG, Mangatta Toding Allo sudah menyampaikan laporan dugaan pencabulan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo (20) ke Polda Metro Jaya, hari ini. Sebelumnya, dua kali laporan mereka ditolak kepolisian
"Intinya laporan kami sudah diterima dan akan ditindaklanjuti segera," kata Mangatta di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Senin, 8 Mei 2023, seperti dikutip dari Antara.
Ini adalah laporan ketiga yang disampaikan kuasa hukum AG. Dua laporan sebelumnya tentang dugaan pencabulan yang dilakukan Mario terhadap kliennya yang masih berusia 15 tahun itu sempat ditolak di SPKT Polda Metro Jaya.
"Pelaporan pencabulan anak itu sudah jelas merupakan tindak pidana. Jadi siapa pun yang berhubungan badan dengan anak, baik mau sama mau, atau memang dipaksa itu merupakan tindak pidana," kata Mangatta.
Kuasa hukum AG, Mangatta Toding Allo usai melaporkan Mario Dandy Satriyo di SPKT Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 8 Mei 2023. ANTARA/Ilham Kausar
Menurut pengacara itu, pencabulan anak sudah diatur di dalam undang-undang. "Bahkan di negara lain juga sudah ditegakkan, disebut dalam bahasa Inggrisnya, statutory rape,” katanya.
Statutory rape adalah hubungan seksual antara orang dewasa atau berusia 18 tahun ke atas dengan anak.
Penasihat hukum AG itu juga telah mengajukan sejumlah bukti kepada penyidik Polda Metro Jaya. Dari 8 bukti yang diajukan, penyidik baru menerima empat bukti. "Sisanya nanti kami susulkan pada saat berita acara klarifikasi atau pemeriksaan pertama dari pelapor, " ujarnya.
Laporan dugaan pencabulan itu sudah diterima Polda Metro Jaya dan teregister dengan nomor STTLP/B/2445/V/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA Dengan Pasal 76D juncto Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau Pasal 76 E juncto Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak.
Sebelumnya, laporan polisi kuasa hukum AG terhadap Mario Dandy sudah dua kali ditolak. Laporan polisi pertama pada 2 Mei lalu ditolak karena pelaporan tindak pidana anak harus dilakukan oleh orang tua atau wali pelapor, bukan penasihat hukum. Laporan kedua pada 3 Mei juga ditolak dengan alasan perlu dilakukan visum terhadap pelapor padahal AG sedang ditahan.
Pilihan Editor: Kecam Penembakan Kantor MUI Pusat, Politikus PKS: Usut Tuntas Pelakunya
