TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan dua tersangka baru dalam kasus suap yang melibatkan bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.
“Diperoleh infomasi dan data untuk menjadi alat bukti baru kaitan adanya pihak pemberi suap lain pada Abdul Gani Kasuba. Pihak dimaksud adalah salah satu pejabat di lingkungan Pemprov Maluku Utara dan satu pihak swasta,” kata Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin, 6 Mei 2024.
Ali belum menyebutkan detail nama dua tersangka baru dalam kasus suap ini. Namun, berdasarkan berbagai sumber yang dihimpun TEMPO, ditengarai dua tersangka baru itu yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Malut Imran Jacub, dan pihak swasta yang juga sebagai mantan Ketua DPD Gerindra Malut Muhaimin Syarif.
“Kecukupan alat bukti menjadi poin penting KPK untuk berikutnya menyampaikan pada masyarakat mengenai identitas lengkap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka termasuk paparan dugaan perbuatan dan sangkaan pasalnya,” kata Ali.
Sebelumnya, KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada Senin, 18 Desember lalu. Kemudian, dari situ KPK menetapkan 7 tersangka.
KPK menyita uang tunai sekitar Rp 725 juta, bagian dari dugaan penerimaan Rp 2,2 miliar. KPK akan lebih dahulu melakukan verifikasi dan pengumpulan bahan keterangan, sehingga naik ke tahap penyelidikan serta dengan kecukupan alat bukti, berlanjut pada tahap penyidikan.
Adapun nama-nama tersangka yang dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan yakni Abdul Ghani Kasuba (AGK) selaku Gubernur Maluku Utara, Adnan Hasanudin (AH) selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, Daud Ismail (DI) Kadis PUPR, Ridwan Arsan (RA) selaku Kepala BPPBJ, Ramadhan Ibrahim (RI) selaku Ajudan, Stevi Thomas (ST) selaku Swasta, dan Kristian Wuisan (KW) selaku Swasta.
Tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pilihan Editor: Saksi Ungkap Syahrul Yasin Limpo Bayar Lukisan Sujiwo Tejo Seharga Rp 200 Juta Pakai Uang Vendor Kementan
