TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono beberapa kali melontarkan kritik kepada para pejabat Eselon III dan Eselon IV yang baru dilantik belakangan ini.
Dia menegur pejabat yang tidak memakai baju putih saat pelantikan berlangsung hingga melarang jajarannya terlibat pinjaman online alias pinjol.
Kepala Sekretariat Presiden ini juga geram lantaran ada yang minta-minta jabatan. Dia mengaku pernah mendapat pesan WhatsApp dari seorang suami aparatur sipil negara (ASN) yang meminta agar istrinya diberi jabatan di Pemerintah Provinsi DKI.
Teranyar adalah Heru bakal mengevaluasi kinerja para pejabat DKI yang baru dilantik. Jika pejabat tersebut tidak menunjukkan kinerja baik, maka Heru mengancam akan mencopot bos yang memberikan rekomendasi promosi.
Tempo telah merangkum empat momen tersebut yang dapat dibaca di bawah ini.
1. Kecewa pejabat DKI tak pakai baju putih
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik dan mengambil sumpah jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, hari ini. Ada sekitar 300 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hadir dalam acara tersebut.
Pada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut, hadir pula para pejabat Eselon III dan Eselon IV. Dalam acara itu, Heru Budi mengungkapkan kekecewaannya lantaran ada ASN yang tidak mengikuti tata tertib, yaitu tidak mengenakan kemeja putih.
“Saya lihat masih ada yang tidak pakai baju putih,” kata Heru saat memberikan arahan di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023.
Penjabat Gubernur DKI itu menyayangkan sikap para pejabat eselon yang tidak disiplin dalam berpakaian. Sebab, dalam undangan yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tertera dengan jelas aturan pakaian yang harus dikenakan, yaitu berpakaian kemeja putih yang dibalut dengan jas berwarna gelap dan mengenakan dasi.
Dalam arahannya, Heru menyampaikan ada sekitar 15 orang yang tidak menggunakan kemeja putih. Pengamatan Tempo di lokasi, terdapat tujuh pejabat eselon yang tidak berpakaian sesuai aturan.
“Ada tidak disiplin, saya saja memakai kemeja putih,” ujarnya.
Baca selengkapnya di sini.
2. Larang pejabat DKI terlibat pinjol
Heru Budi melarang para pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terlibat pinjaman online alias pinjol. Sebab, menurut dia, para pejabat tersebut memperoleh gaji, bahkan tunjangan kerja yang cukup.
“Jangan main pinjol,” kata Heru Budi dalam arahannya pada Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2023 di Balai Kota Jakarta.
Dalam pelantikan itu, Heru menyinggung ada pejabat di Kelurahan Kelapa Gading yang terbelit pinjol. Geram dengan kasus tersebut, dia mengungkapkan kekesalannya kepada para pejabat Eselon III dan IV yang memiliki jabatan setara lurah, camat dan kepala bagian (Kabid).
Kepala Sekretariat Presiden ini heran apa kekurangan pejabat tersebut mengingat gaji yang didapatnya dirasa sudah cukup. “Saya enggak tahu dapatnya (gaji atau tunjangan kinerja) berapa. 25 (juta rupiah)? Sudah gitu main pinjol, terus gimana masih kurang terus,” ujarnya.
Baca selengkapnya di sini.
Selanjutnya tentang geram ASN minta jabatan dan ancam copot bos
