Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

LHKPN Janggal, Kepala Bea Cukai Purwakarta Bungkam saat Tinggalkan KPK

image-gnews
Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean. bcpurwakarta.beacukai.go.id
Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean. bcpurwakarta.beacukai.go.id
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean bergegas meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani konfirmasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN yang diduga janggal.

Ia meninggalkan lokasi pukul 16.10 WIB dengan mengenakan kemeja putih, jaket hitam, topi, dan masker hitam, serta menyandang ransel hitam. Rahmady mencoba menghindari awak media yang telah menunggu dan mengerumuninya. Ia sama sekali tidak menjawab pertanyaan awak media.

Rahmady tiba di Kantor KPK pukul 8.30 WIB. Berdasarkan pengamatan Tempo di lokasi, Rahmady tidak didampingi oleh keluarga maupun kuasa hukum. Ia pun meninggalkan lokasi menggunakan ojek online.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menerangkan kejanggalan LHKPN Rahmady adalah tentang adanya pinjaman yang jumlahnya melampaui harta kekayaan yang dilaporkan. Harta Rahmady di LHKPN hanya Rp6 miliar, tapi bisa memberikan pinjaman hingga Rp 7 miliar.

"Makanya hartanya Rp 6 miliar tapi kok dilaporkan dia memberikan pinjaman sampai Rp 7 miliar, kan, enggak masuk di akal ya," ujarnya di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan seperti dilansir dari Antara, Kamis, 16 Mei 2024.

Rahmady dilaporkan ke KPK oleh advokat dari Kantor Hukum Eternity Global Lawfirm Andreas. Pelaporan ini bermula dari kerja sama antara kliennya, Wijanto Tirtasana dan istri Rahmady, berkaitan dengan ekspor impor pupuk sejak 2017.

Rahmady disebut meminjamkan uang senilai Rp7 miliar kepada Wijanto dengan syarat menjadikan Margaret sebagai komisaris utama dan pemegang saham sebesar 40 persen di PT Mitra Cipta Argo pada 2017. Sementara LHKPN Rahmady di tahun itu hanya Rp3,2 miliar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pahala mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan peraturan yang mengatur investasi pegawai Kementerian Keuangan di perusahaan. Dalam aturan tersebut diatur mana jenis perusahaan yang diperkenankan dan mana yang tidak diperkenankan.

"Kami akan klarifikasi, karena istrinya ini yang komisaris utama. Jadi nama PT, kan, enggak disebut. Nanti kami lihat di situ," ujarnya.

Kementerian Keuangan pun telah membebastugaskan Rahmady sejak 9 Mei 2024. Keputusan tersebut guna mempermudah proses pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain istri Rahmady melaporkan Wijanto ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp60 miliar. 

Pilihan Editor: Tak Dibelikan iPhone Harga Rp 50 Juta, Syahrul Yasin Limpo Minta ke Pejabat Lain Dibelikan yang Rp 34 Juta

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Berkas Perkara Firli Bahuri Masih Mandek di Polda Metro Jaya

13 menit lalu

Pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul.
Berkas Perkara Firli Bahuri Masih Mandek di Polda Metro Jaya

Polda Metro Jaya terakhir kali mengirim berkas perkara Firli Bahuri ke Kejaksaan Tinggi Jakarta pada Januari lalu.


Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang Digeledah Penyidik KPK, PDIP SInggung Soal Pilkada

14 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang Digeledah Penyidik KPK, PDIP SInggung Soal Pilkada

PDIP menilai penggeledahan rumah dan kantor Wali Kota Semarang sebagai dinamika politik hukum menjelang Pilkada Serentak.


5 Hal Soal Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Semarang

14 jam lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
5 Hal Soal Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Semarang

Salah satu pihak yang ikut diperiksa KPK adalah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.


Korupsi LNG Pertamina, KPK Periksa Eks Kasubdit Niaga Migas

15 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Korupsi LNG Pertamina, KPK Periksa Eks Kasubdit Niaga Migas

KPK memeriksa eks Kasubdit Niaga Migas PT Pertamina dalam kasus korupsi LNG.


Korupsi Pengadaan Tanah untuk Rumah DP Nol Rupiah, KPK Periksa 3 Saksi

16 jam lalu

Rumah contoh unit rumah DP nol Rupiah di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta, 28 Februari 2018 . Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan batal menghadiri Groundbreaking rumah ini karena belum ada sinkronisasi skema harga. TEMPO/Tony Hartawan
Korupsi Pengadaan Tanah untuk Rumah DP Nol Rupiah, KPK Periksa 3 Saksi

KPK kembali memeriksa 3 saksi dalam kasus korupsi pengandaan tanah untuk program rumah DP nol rupiah.


KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

20 jam lalu

Kenapa Harun Masiku Sulit Ditangkap?
KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

KPK memutuskan untuk membuka obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku seusai penyidik memeriksa saksi Dona Berisa.


KPK Kembali Sita Uang dalam Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Rp 36 Miliar

21 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
KPK Kembali Sita Uang dalam Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Rp 36 Miliar

KPK menyebutkan tindak pidana korupsi ini dilakukan Terbit bersama-sama dengan Iskandar Perangin Angin (IPA) yang merupakan kakak kandungnya.


Hevearita Gunaryati dan Suami Dicegah KPK, Segini Gaji dan Tunjangan Wali Kota Semarang

1 hari lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
Hevearita Gunaryati dan Suami Dicegah KPK, Segini Gaji dan Tunjangan Wali Kota Semarang

KPK telah melarang empat orang berpergian ke luar negeri dalam penyidikan kasus korupsi di Pemkot Semarang, termasuk Hevearita dan suaminya.


Wali Kota Semarang Hevearita Punya Harta Kekayaan Rp3,36 Miliar tapi Tak Punya Mobil

1 hari lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
Wali Kota Semarang Hevearita Punya Harta Kekayaan Rp3,36 Miliar tapi Tak Punya Mobil

Berdasarkan LHKPN, Wali Kota Semarang Hevearita juga memiliki utang sebesar Rp 2.610.018.256 atau Rp 2,61 miliar.


Geledah Kantor Wali Kota Hevearita untuk Usut Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Sita Dokumen Perubahan APBD

1 hari lalu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa koper keluar usai menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang, Jumat, 19 Juli 2024. Foto: ANTARA/Zuhdiar Laeis
Geledah Kantor Wali Kota Hevearita untuk Usut Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Sita Dokumen Perubahan APBD

KPK telah menggeledah sejumlah lokasi di Kota Semarang, yakni kantor Wali Kota Semarang dan rumah pribadi Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti.