TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung mengklaim laporan Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK soal kejanggalan lelang saham PT Gunung Bara Utama (GBU) keliru. Dalam laporannya, koalisi menyebut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus Febrie Adriansyah terlibat dalam kejanggalan ini.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana membantah laporan KSST ke KPK itu. Dia menyebut Jampidsus Febrie tak terlibat dalam proses lelang saham PT GBU ini.
"Proses pelelangan aset PT PBU setelah ada putusan pengadilan MA di 24 Agustus 2021 itu seluruhnya diserahkan ke PPA, jadi tidak ada pelaksanaan lelang oleh Pak Jampidsus, jadi pelaporan ini keliru,” kata Ketut di Kantor Kejaksaan Agung pada Rabu, 29 Mei 2024.
Ketut menyebut setelah proses lelang diserahkan ke PPT dan Dirjen KLN Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung sudah tak terlibat dalam lelang ini. Dia menjelaskan, pada awalnya PT GBU ini diserahkan ke perusahaan milik negara bernama Bukit Asam. Lantaran PT GBU banyak utang dan gugatan, Ketut mengatakan, tak ada yang tertarik untuk menawarnya.
Selain itu, Ketut menyebut kejaksaan juga telah menyidik ulang hingga ada gugatan perdata PT Sendawar Jaya. Dalam gugatan ini, kejaksaan kalah, tapi di tingkat banding menang.
“Artinya, uang yang sudah diserahkan hasil lelang itu mau diserahkan kepada PT Sendawar Jaya sehingga kami prosesnya berlangsung di Pengadilan Tinggi. Karena ada upaya hukum, ternyata mereka dikalahkan," kata Ketut.
Setelah membuka proses lelang kedua, Ketut mengatakan ada seseorang yang menawar PT GBU. Berdalih ingin proses lelang cepat dan mengejar pemasukan kas negara, penawar ini menang lelang.
"Karena satu orang yang menawar, maka kita tetapkan sebagai pemenang. Karena ini untuk segera dimasukkan ke kas negara, untuk membayar para pemegang polis dan trainee," kata Ketut.
Setelah proses lelang rampung, Ketut mengatakan kejaksaan menyerahkan uang itu Kementerian Keuangan. Dia beralasan, langkah ini untuk menghindari proses hukum karena PT GBU dinilai komplikatif.
Sebelumnya, KSST melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang, persekongkolan jahat, dan korupsi dalam pelaksanaan lelang barang rampasan benda sita korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lelang barang rampasan benda sita korupsi yang dimaksud berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama oleh Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung (PPA Kejagung) pada 8 Juni 2023.
"Dimenangkan oleh PT. Indobara Utama Mandiri dengan harga penawaran sebesar Rp 1,945 triliun," kata perwakilan KSST, Deolipa Yumara kepada Tempo pada Senin, 27 Mei 2024.
