TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengagendakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan hakim-hakim dari berbagai daerah di Indonesia untuk membahas masalah kesejahteraan hakim. Rapat itu akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan dijadwalkan bersamaan dengan gerakan cuti bersama yang digelar para hakim pada pekan depan.
“RDPU akan dilaksanakan pada Selasa, 8 Oktober 2024, dan dipimpin langsung oleh Pak Dasco, saya akan mendampingi,” ucap anggota Fraksi Gerindra, Habiburokhman, melalui pesan singkat, Sabtu, 5 Oktober 2024.
Habiburokhman mengatakan telah berkomunikasi dengan hakim yang menjadi peserta Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) atas perintah Dasco. Gerakan tersebut akan berlangsung dari 7 hingga 11 Oktober.
Habiburokhman mengklaim DPR siap ikut berperan mencari penyelesaian masalah kesejahteraan yang diperjuangkan para hakim. “Dengan mengundang Solidaritas Hakim Indonesia dan para pihak terkait (ke DPR) untuk mencari solusi terbaik,” ucap pria yang pernah menjabat sebagai wakil ketua komisi hukum DPR itu.
Juru bicara SHI, Fauzan Arrasyid, mengatakan para hakim telah mengirimkan surat permintaan audiensi untuk sejumlah lembaga, termasuk DPR. Beberapa lembaga telah mengkonfirmasi penerimaan surat permintaan audiensi. Lembaga-lembaga antara lain Mahkamah Agung (MA), Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Kami sangat mengapresiasi respons positif dari lembaga-lembaga ini, yang menunjukkan keterbukaan untuk berdialog dan mendengarkan aspirasi dari para hakim di seluruh Indonesia,” kata Fauzan melalui keterangan tertulis pada Sabtu, 5 Oktober 2024.
Sebelumnya, jumlah hakim yang akan mengikuti aksi cuti bersama se-Indonesia dikabarkan terus bertambah. Hingga Jumat, 4 Oktober, Solidaritas Hakim Indonesia mencatat ada 1.748 hakim yang menyatakan siap ikut aksi cuti bersama. Saat ini, jumlah hakim di Indonesia sendiri mencapai 7.700 orang. Mereka menuntut peningkatan kesejahteraan dan keamanan untuk hakim.
