Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kuasa Hukum Tamron Tamsil Anggap Penyitaan Perusahaan Sawit dan Kerugian Rp 300 Triliun Dipaksakan

image-gnews
Pengacara kasus timah Tamron Tamsil alias Aon, Johan Adhi Ferdian (Tengah) saat memberikan keterangan terkait kerugian negara dan pelimpahan berkas ke pengadilan di Pangkalpinang, Rabu, 5 Juni 2024. (servio maranda)
Pengacara kasus timah Tamron Tamsil alias Aon, Johan Adhi Ferdian (Tengah) saat memberikan keterangan terkait kerugian negara dan pelimpahan berkas ke pengadilan di Pangkalpinang, Rabu, 5 Juni 2024. (servio maranda)
Iklan

TEMPO.CO, Pangkalpinang - Kuasa hukum tersangka kasus komoditas timah Tamron Tamsil, Jhohan Adhi Ferdian, mengatakan penyitaan perusahaan perkebunan kelapa sawit CV Mutiara Alam Lestari (MAL) milik kliennya terkesan dipaksakan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung. Jhohan menyebutkan bahwa CV MAL sudah berdiri jauh sebelum kasus tata niaga komoditas ditangani Kejagung.

CV MAL, kata dia, berdiri pada 2007. Sedangkan kasus timah dilakukan penyidikan pada medio 2015 hingga 2022. "CV Mutiara Alam Lestari yang disita pendiriannya 18 April 2007 dan beroperasional secara penuh pada 2011. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus tata niaga timah di 2015-2022 yang sedang disidik oleh penyidik Kejagung," ujar Jhohan di Pangkalpinang, Rabu, 5 Juni 2024.

Jhohan menuturkan kinerja penyidik Kejagung seperti raup abu dan seolah-olah apa pun yang berbau dan berhubungan dengan Tamron Tamsil harus disita. Padahal, kata dia, banyak masyarakat yang selama ini bergantung dengan perusahaan Tamron.

"Kerja raup abu penyidik ini mengakibatkan terganggunya dana operasional, gaji, pesangon dan ada lebih 600 orang yang kehilangan pekerjaan akibat PHK. Selain itu ribuan petani sawit di Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan kesusahan menjual hasil panen imbas dari penyitaan ini," ujar dia.

Kejanggalan lain, kata Jhohan, juga terkait dengan nilai kerugian negara yang diumumkan Kejagung mencapai Rp 300 triliun sangat tidak masuk akal dan terkesan hanya untuk menyelamatkan muka sendiri. "Jika nilai kerusakan ekologis termasuk nilai kerugian negara, saya jawab ini bisa kalau dipaksakan. Jadi terkesan Kejagung malu muka, lebih baik dimasukkan saja nilai ekologis dalam kerugian negara biar terkesan wah dan heboh," ujar dia.

Menurut Johan, Pasal 1 ayat 22 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah menyebutkan bahwa yang termasuk kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang nyata serta pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. "Nilai kerusakan ekologis bukan dihitung dari kerusakan yang diakibatkan dalam kasus timah yakni tahun 2025-2022. Tetapi dihitung berdasarkan kerusakan saat ini. Padahal kerusakan lingkungan sudah terjadi sejak penambangan dilakukan zaman kerajaan Sriwijaya. Ini sangat tidak fair," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Johan menyampaikan jika Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memasukkan kerusakan ekologis bagian dari kerusakan negara, seharusnya ada penghitungan juga terkait nilai jaminan reklamasi yang disetorkan kepada negara. "Selain itu ada juga pajak, royalti hingga iuran lain yang menjadi kewajiban dan telah diterima negara. Jika pun nilai kerusakan ekologis dihitung menjadi bagian kerugian negara, seharusnya ke-22 tersangka hanya bertanggung jawab terhadap kerusakan ekologis pada medio 2015 hingga 2022 saja," ujar dia.

Johan mengatakan pengumuman nilai kerugian negara oleh Kejagung yang mencapai Rp 300 triliun justru membuka fakta bahwa kerugian negara secara rill hanya Rp 29,4 triliun. Kerugian itu yang terdiri atas harga sewa smelter oleh PT Timah Rp 2,2 triliun dan pembayaran bijih timah ilegal ke mitra tambang Rp 26,6 triliun.

"Ini kan jauh dari Rp 271 triliun yang digaung-gaungkan itu. Kami menilai ini sangat dipaksakan karena penyidik terjebak pada nilai yang sejak awal kasus tata niaga komoditas timah dimulai terlanjur mereka siarkan sendiri," ujar dia.

 Pilihan Editor: SYL Minta Hakim Perintahkan KPK Buka Blokir Rekeningnya dengan Alasan Kemanusiaan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Kembali Sita Uang dalam Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Rp 36 Miliar

2 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
KPK Kembali Sita Uang dalam Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Rp 36 Miliar

KPK menyebutkan tindak pidana korupsi ini dilakukan Terbit bersama-sama dengan Iskandar Perangin Angin (IPA) yang merupakan kakak kandungnya.


Kejagung Sebut Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang Masih Belum Lengkap

23 jam lalu

Panji Gumilang di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 20 Maret 2024. Foto: ANTARA/Fathnur Rohman
Kejagung Sebut Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang Masih Belum Lengkap

Kejaksaan Agung menyebut berkas perkara tindak pidana pencucian uang Panji Gumilang masih belum lengkap. Apa sebabnya?


Kasus Korupsi 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Hak Merek yang Palsu, Bukan Emasnya

1 hari lalu

Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan konferensi pers penetapan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola 109 ton emas PT Antam pada Kamis malam, 18 Juli 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Kasus Korupsi 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Hak Merek yang Palsu, Bukan Emasnya

Kata Kejagung, ini untuk membuat terang supaya masyarakat jangan sampai ragu soal emas Antam ini


Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Kasus Pemalsuan 109 Ton Emas Antam, 5 Orang Dikenai Tahanan Kota

1 hari lalu

Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan konferensi pers penetapan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola 109 ton emas PT Antam pada Kamis malam, 18 Juli 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Kasus Pemalsuan 109 Ton Emas Antam, 5 Orang Dikenai Tahanan Kota

Kejaksaan Agung menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi 109 ton emas Antam periode 2010-2021.


Jaksa Masih Teliti Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

1 hari lalu

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawan memberikan keterangan terkait kasus penyelewengan dana umat Aksi Cepat Tanggap (ACT). Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta. Jumat, 29 Juli 2022. Whisnu Hermawan menyatakan keempat petinggi ACT Ahyudin, Ibnu Khajar, Heriyana Hermain, dan Novariyadi Imam Akbari ditahan oleh Bareskrim per hari ini. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jaksa Masih Teliti Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Pimpinan Ponpes AlZaytun sekaligus terpidana kasus penodaan agama, Panji Gumilang, sudah bebas murni dari tahanan, kasus TPPU-nya masih menggantung.


Profil 5 Jaksa yang Ikut Seleksi Capim KPK, Eks Direktur Penuntutan KPK hingga Kepala Kejati

2 hari lalu

Eks Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana (kiri). TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil 5 Jaksa yang Ikut Seleksi Capim KPK, Eks Direktur Penuntutan KPK hingga Kepala Kejati

Beberapa jaksa yang mendaftar seleksi capim KPK ada yang pernah menjabat sebagai kepala kejaksaan tinggi, dan ada yang masih menjabat.


KPK Panggil Eks Kajati Sultra dalam Kasus Dugaan Korupsi di DJKA Kemenhub

3 hari lalu

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
KPK Panggil Eks Kajati Sultra dalam Kasus Dugaan Korupsi di DJKA Kemenhub

KPK memeriksa eks Kajati Sultra sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di DJKA Kemenhub. KPK masih terus mengembangkan penyidikan kasus.


Skandal Rekayasa Guru Besar Mencuat, Ini Sanksi bagi Pemalsu Gelar Profesor

3 hari lalu

Pejabat Publik dengan Gelar Guru Besar Janggal
Skandal Rekayasa Guru Besar Mencuat, Ini Sanksi bagi Pemalsu Gelar Profesor

Guru Besar atau profesor merupakan gelar tertinggi bagi dosen yang aktif mengajar. Jika ditemukan ada yang memalsukan gelar ini, ada sanksi pidana.


Mendag Zulhas Temui Jaksa Agung, Minta Dukungan Bentuk Satgas Impor Ilegal

3 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat ditemui usai mengikuti Rapat Kerja Komisi VI dan Kementerian Perdagangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Mendag Zulhas Temui Jaksa Agung, Minta Dukungan Bentuk Satgas Impor Ilegal

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung. Minta dukungan bentuk satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal.


5 Jaksa Daftar Capim KPK, Kapuspenkum Ungkap Pesan dari Jaksa Agung

3 hari lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Harli Siregar memberikan keterangan saat konferensi pers pengembangan kasus korupsi Timah yang merugikan negara keuangan negara sebesar 300 triliun di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2024. Kejakssaan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan tahap 2 perkara dugan korupsi pengelolahan tata niaga timah yang melibatkan 10 tersangka dan sejumlah barnag bukti. TEMPO/ Febri Angga Palguna
5 Jaksa Daftar Capim KPK, Kapuspenkum Ungkap Pesan dari Jaksa Agung

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyampaikan para jaksa diperintah untuk mendaftar sebagai capim KPK oleh Jaksa Agung.