TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia masih mengalami banyak kebocoran anggaran dari kasus korupsi. Presiden sebelum Prabowo, yaitu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, hadir saat Prabowo menyampaikan pesan itu.
Prabowo membahas soal masalah korupsi di Indonesia dalam pidato pertamanya sebagai presiden. Pidato inaugurasi itu dia berikan saat kegiatan pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 di Gedung MPR/DPR/DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Ahad, 20 Oktober 2024.
Awalnya, Prabowo berujar bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan dan kesulitan yang terjadi karena kurangnya kewaspadaan. “Karena kadang kita tidak handal dan piawai dalam mengurus kekayaan kita sendiri,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Prabowo mengatakan bangsa Indonesia harus berani menghadapi kenyataan. “Bahwa masih terlalu banyak kebocoran penyelewengan korupsi di negara kita,” ujar mantan Komandan Jenderal Kopassus itu.
Prabowo menyampaikan Indonesia harus berani mawas diri dan memperbaiki diri sendiri dari perilaku korupsi. Prabowo berujar korupsi akan membahayakan masa depan bangsa Indonesia hingga generasi anak dan cucu.
Menurut Prabowo, pemerintah Indonesia harus berani mengakui bahwa masih ada banyak kebocoran-kebocoran anggaran negara. “Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi diantara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan,” ucap Prabowo.
Prabowo juga menyinggung para pengusaha yang dia sebut ikut berperan dalam perilaku korupsi dan kolusi. Dia menyebut para pengusaha tersebut sebagai orang-orang yang tidak patriotik.
Prabowo meminta bangsa Indonesia untuk berani menghadapi para pelaku dan perilaku koruspsi. “Jangan takut melihat realita ini,” kata Prabowo.
Prabowo merupakan pemenang Pilpres 2024. Sebelum menjabat, Prabowo adalah Menteri Pertahanan di kabinet Presiden Jokowi.
Prabowo akan menjabat sebagai presiden didampingi wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Gibran merupakan putra sulung Jokowi yang juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Lembaga survei Indikator Politik pernah melakukan survei soal pemberantasan korupsi di era Jokowi. Mayoritas responden dalam survei tersebut menilai pemberantasan korupsi di pemerintahan Jokowi buruk.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, sebanyak 30,4 persen responden meyakini pemberantasan korupsi buruk. Sedangkan, sebanyak 7,3 persen responden meyakini pemberantasan korupsi sangat buruk. "Pemberantasan korupsi lebih banyak dinilai buruk/sangat buruk," ujar Burhanuddin dalam Rilis Temuan Survei Nasional: Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dipantau di YouTube, Jumat 4 Oktober 2024.
Burhanuddin merinci hanya 1,4 persen responden yang menilai pemberantasan korupsi berjalan sangat baik. Sedangkan, 24,6 persen menilai pemberantasan korupsi baik. "Kemudian, sebanyak 31, 7 persen menilai sedang. Lalu, sebanyak 4,5 persen menilai tidak tahu," kata Burhanuddin.
Survei Indikator Politik Indonesia ini melibatkan 3.540 responden di seluruh Indonesia. Indikator menggelar survei ini pada 22-29 September 2024. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error sekitar 2,3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Piliihan Editor: Bahas Korupsi di Pidato Perdana, Prabowo: Ikan Busuk Mulai dari Kepala
