TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki puncak musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mendeteksi 57 kelurahan rawan banjir. Meski demikian, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Ndang Achadiat optimistis angka itu akan berkurang tahun ini. Sebab, pemerintah sudah mulai menjalankan normalisasi.
Selain itu, adanya Pelayanan Terpadu Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) menjadi andalan pemerintah untuk membersihkan selokan. “Dampak banjir bisa berkurang signifikan,” kata Ndang kepada Tempo di kantor BPBD, Sabtu, 23 Januari 2016.
Upaya keras untuk mencegah banjir tak lepas dari peran Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ndang mengaku terpacu karena Gubernur tak ingin ada genangan di Jakarta. Untuk banjir pun, tak lebih dari beberapa jam.
“Kalau dipecut, kami jadi tertantang,” ujarnya. Ndang pun berpikir keras untuk memenuhi tuntutan Ahok. Maka itu, pihaknya berupaya meluaskan sosialisasi kepada masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi banjir. Ndang menyebutnya mitigasi non-structural.
Untuk memudahkan penanggulangan, BPBD berkoordinasi dengan sembilan SKPD untuk mengaktifkan poskonya masing-masing. Ndang mengatakan setiap posko di dekat wilayah rawan banjir mulai siaga sejak Desember kemarin. “Penanggulangan adalah upaya bersama,” tuturnya.
Ndang mengatakan, dari tahun ke tahun, koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah maupun lurah dan camat semakin baik. Pada 2013, semua tugas diserahkan kepada lurah. Pembagian tugas tak merata. Tahun berikutnya sudah lebih baik karena dinas-dinas terkait sudah siaga di dekat titik rawan banjir.
MAYA AYU PUSPITASARI
