Dua Pejabat Jakarta Acuhkan Hasil Audit BPK
Kamis, 4 September 2008 14:24 WIB
TEMPO Interaktif ,
Jakarta : Dugaan tindak pidana korupsi hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap belanja bantuan sosial dan jasa konsultasi hukum anggaran DKI 2007, tidak ditanggapi oleh dua pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Mereka adalah mantan Asisten Kesejahteraan Masyarakat Pemprov Rohana Manggala, dan mantan kepala Biro Hukum DKI, Jornal Siahaan. Keduanya enggan menjawab telepon maupun merespon pesan pendek yang dikirimkan oleh Tempo soal temuan BPK tersebut.
Audit BPK menyatakan ada dugaan tindak korupsi sebesar Rp 1,5 miliar pada belanja bantuan sosial, dan Rp 4,5 miliar pada belanja jasa konsultasi hukum. Menurut BPK, hasil temuannya akan dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi bulan depan.
Akbar Tri Kurniawan
Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong
4 hari lalu
Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong
Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.
Baca Selengkapnya
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
40 hari lalu
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru
43 hari lalu
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru
Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.
Baca Selengkapnya
Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022
43 hari lalu
Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022
KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya
43 hari lalu
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,
Baca Selengkapnya
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa
43 hari lalu
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa
Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca Selengkapnya
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK
43 hari lalu
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK
Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Baca Selengkapnya
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?
44 hari lalu
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?
Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca Selengkapnya
Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor
44 hari lalu
Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor
KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap
Baca Selengkapnya
Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?
47 hari lalu
Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?
Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
1 jam lalu
2 jam lalu
9 jam lalu
10 jam lalu
14 jam lalu
16 jam lalu
17 jam lalu
22 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu