TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemda DKI berniat mendirikan semacam camp atau rumah singgah bagi anak-anak jalanan di Jakarta. Camp ini kan untuk menyelamatkan anak-anak terlantar dari tindakan kekerasan di jalanan dan eksploitasi oleh orang tuanya, kata Gubernur DKI Sutiyoso, usai menerima kunjungan peserta Kongres Anak Nasional III, di Balaikota DKI, Jumat (24/1). Menurut Sutiyoso, saat ini ada kecenderungan dari para orang tua dari keluarga miskin yang mengoperasikan anak-anaknya turun ke jalan guna mencari nafkah. Mereka diminta menjadi pengamen dan peminta-minta karena hasilnya cukup baik. "Namun, secara mental ini kan tidak mendidik anak, dan secara moral tidak baik. Ini harus dihentikan, ujarnya. Rumah Singgah yang akan didirikan Pemda DKI ini, kata Sutiyoso, akan memanfaatkan aset-aset Pemda DKI yang sudah ada. Disamping itu, pihaknya juga akan mencari para donatur yang juga peduli dengan anak jalanan untuk membantu. Mereka akan tinggal di situ, kita sekolahkan dia, dan akan kita atur hidupnya. Bangunan itu tidak harus seperti asrama militer, atau sekolah taruna nusantara di Magelang, Jawa Tengah. Namun, yang sederhana saja tapi cukup sehat, sehingga anak itu sudah terlatih disiplinnya, katanya. Rombongan peserta Kongres Anak Nasional ke-III yang akan berlangsung di Denpasar, Bali, itu dipimpin tokoh pendidikan anak-anak, Seto Mulyadi. Selain mampir di Jakarta, rombongan itu juga akan singgah di berbagai ibukota propinsi di Jawa dengan menemui gubernur daerahnya masing-masing. Sutiyoso mengakui masalah anak-anak di Jakarta perlu mendapat perhatian khusus Pemda DKI. Dari hasil sensus penduduk tahun 2000, kata Sutiyoso, jumlah anak-anak dibawah 19 tahun mencapai 2,905 juta atau 35 persen dari jumlah total penduduk."Sebanyak 1,468 juta anak laki-laki, dan 1,37 juta anak perempuan, papar Sutiyoso. Meskipun begitu, dalam RAPBD DKI 2003 yang saat ini masih digodog di dewan, tidak ada anggaran khusus untuk anak-anak terlantar. Menurut Sutiyoso, anggaran untuk anak-anak terlantar tidak secara langsung atau khusus dikucurkan, tetapi melalui beberapa program bantuan. Misalnya, anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yang dialokasikan Rp.500 juta perkelurahan. Dengan bantuan pinjaman dana PPMK diharapkan kesejahteraan orang tua meningkat, sehingga kesejahteraan anak-anaknya juga meningkat, ujarnya. Selain itu, kata Sutiyoso, Pemda DKI juga mengucurkan bantuan kesehatan berupa perbaikan gizi balita, kesehatan ibu, dan bantuan pendidikan bagi anak-anak sekolah yang tidak mampu. Subsidi pendidikan, misalnya, diberikan sebesar Rp.15 ribu untuk tiap siswa SD, dan Rp.25 ribu untuk setiap siswa SLTP negeri di Jakarta. Mengenai usulan dewan agar Pemda DKI juga memberikan subsidi bantuan pendidikan bagi siswa miskin yang bersekolah di sekolah swasta, kata Sutiyoso, Pendapat ini akan kami pikirkan. (Dimas Adityo-Tempo News Room)